D

Masa diplomasi dalam sejarah indonesia (kutipan Kemenlu RI)

MASA KEMERDEKAAN

1928, Oktober
Kongres Pemuda II di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu Bangsa, Tanah Air, dan Bahasa bagi Indonesia, yang merupakan dasar dari pembentukan identitas nasional.

1945, Agustus
Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus, pukul 10 pagi di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.

Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI. Tanggal 19 Agustus menjadi hari berdirinya Kementerian Luar Negeri RI.

1945, September
Lapangan Gambir (kini Lapangan Monas) menjadi ajang ribuan rakyat Indonesia mendengarkan pidato Presiden Soekarno menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.

1946, April
Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda.

1946, Agustus
Diplomasi bantuan beras Indonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia.

1947
"Indonesia Office" atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.

Radio "Voice of Free Indonesia" disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta.

1947, Maret
Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura.

Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.

1947, Oktober
Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).

1948
Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

1948, Januari
Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).

1948, September
Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI Mohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

1948
Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Kuba untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani kontrak dagang dengan pengusaha AS dan membina hubungan dengan Bank Dunia.

1948, Desember
Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.

Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.

1949, Januari
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno.

Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

1949, Juli
Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.

1949, Desember
Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.

Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.

MASA AWAL KIPRAH DIPLOMASI INDONESIA

1950
Dalam kunjungan ke Pakistan, Presiden Soekarno bertemu dan menyampaikan penghargaan kepada para prajurit Pakistan yang berjuang di pihak Indonesia di masa revolusi melawan Belanda.

1950, Agustus
Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1950, September
Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

1950, Desember
Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Roem. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1955
PM Republik Rakyat China Chou En-Lai dan Menlu RI Soenario menandatangani Perjanjian Dua Kewarganegaraan di Jakarta. PM Chou En-Lai berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

1955, April
Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung, tanggal 18 - 24 April. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri Konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II.

KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.

1956
Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai, Timur Tengah.

1956, Mei
Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia - Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno berkeliling ke negara-negara AS, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat.

1958, Januari
Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio.

1959
Laili Roesad dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg. Beliau adalah duta besar perempuan pertama Indonesia.

1960, Agustus
Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke China, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

1960, September
Presiden Soekarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew).

Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

1961
KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT GNB I, masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

1961, Desember
Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Komando Mandala dibentuk di Makassar untuk mengatur perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat.

1962, Agustus
Perjanjian New York ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Menurut isi perjanjian, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA).

1963, Mei
UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat, sebuah Tugu Peringatan didirikan di Lapangan Banteng pada tanggal 18 Agustus.

1963, September
Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara.

Presiden Soekarno menyerukan "konfrontasi fisik" dengan Malaysia, yang menyebabkan banyak terjadinya insiden bersenjata antara tenaga sukarelawan Indonesia dengan tentara Malaysia yang dibantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru di sepanjang daerah perbatasan di utara Kalimantan.

MASA DIPLOMASI "ORDE BARU"

1965, September
Pemberontakan kaum komunis berhasil digagalkan. Rezim Orde Baru kemudian lahir dan mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia ke bebas dan aktif. Pemerintahan yang baru mulai melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat di kawasan dan di dunia internasional.

1966, Agustus
Persetujuan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia.

1966, September
Indonesia kembali aktif dalam PBB, setelah tahun sebelumnya Presiden Soekarno menyatakan keluar dari organisasi internasional tersebut. Duta Besar L.N. Palar menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB.

1967, Agustus
Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus yang berisi kesepakatan untuk membentuk ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara).

1969, Juli - Agustus
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, "Act of Free Choice") di Irian Barat, di bawah pengawasan PBB. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz mendukung hasil Pepera yang sepenuhnya mendukung bergabungnya kembali Irian Barat ke Indonesia.

1969, September
Menyusul hasil pendapat rakyat Irian Barat yang sepenuhnya mendukung penggabungan kembali dengan Indonesia, Dewan Perwakilan (DPR) RI mengesahkan undang-undang Propinsi Irian Barat.

Dalam rangka mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia, Indonesia turut mendirikan Organisasi Konferensi Islam (OKI/ OIC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko.

1971, September
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik memimpin sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26.

1976, Februari
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berlangsung untuk pertama kalinya di Bali. Pada Konferensi tersebut ditandatangani "Declaration on ASEAN Concord" dan "ASEAN Treaty of Amity and Cooperation". Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dengan H.R. Dharsono dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

1977, Januari
Letnan Jenderal TNI Rais Abin diangkat menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Ini adalah pertama kalinya seorang perwira militer RI memegang jabatan puncak dalam misi penjaga perdamaian PBB.

1979
Duta Besar Titi Memet Tanuwidjaja menjadi perempuan Asia pertama yang menduduki salah satu jabatan puncak - Direktur kawasan untuk Asia Timur dan Pakistan - di organisasi pendidikan dan kebudayaan dunia UNICEF.

1979, Juni
Pemerintah RI bekerjasama dengan Komisi Tinggi untuk Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) membuka areal seluas 170 hektar di Pulau Galang, Propinsi Riau, untuk tempat penampungan sementara dan pemrosesan para pengungsi "manusia perahu" asal Vietnam.

1980
Cendekiawan Indonesia Dr. Soedjatmoko diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang.

1984, Juli
Presiden Soeharto menerima kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

1986
Duta Besar Artati Sudirdjo, Ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, memimpin Sidang Khusus Dewan mengenai kecelakaan nuklir di Chernobyl, Rusia.

Duta Besar J.B.P. Maramis menjadi orang Indonesia pertama yang mengetuai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (ECAFE), berkedudukan di Bangkok. Atas usulan beliau, ECAFE mengubah namanya menjadi ESCAP, sehingga menambah dimensi sosial ke dalam lembaga PBB tersebut.

1986, Juli
Presiden Soeharto menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO berkat prestasi Indonesia yang telah berhasil mencapai swasembada beras.

1987, Mei
Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Medali Tahun Perdamaian Internasional dari PBB.

1987, Juli
Untuk membantu penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia selaku wakil ASEAN dan Vietnam menyetujui diadakannya pertemuan informal antara pihak-pihak yang bersengketa di Jakarta.

1988, Juli
Pertemuan Informal Jakarta (JIM) diselenggarakan di Istana Bogor, dihadiri oleh Menlu RI, Menlu Vietnam, dan pemimpin dari keempat faksi di Kamboja.

1988, Desember
Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB.

1989, Juni
Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional Keluarga Berencana (KB).

1989, Desember
Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang kembali menegaskan pengakuan secara de jure Australia atas integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia.

1990
Departemen Luar Negeri RI mulai mengadakan lokakarya pengelolaan konflik berkala diantara pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan, dipimpin oleh Duta Besar Hasjim Djalal.

1990, Agustus
Indonesia dan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik RI - RRC pada tanggal 8 Agustus di Jakarta. Hubungan diplomatik dibekukan selama lebih dari dua dekade oleh Indonesia, menyusul pemberontakan kaum komunis yang gagal pada tahun 1965.

1990, November
Presiden RI dan Ibu melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk mempererat hubungan kedua negara. Kunjungan kepala negara RI ke China tersebut merupakan yang pertama kalinya semenjak pulihnya hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RRC Yang Shangkun kemudian melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada tahun 1991.

1991, Februari
Indonesia menerima penghargaan tertinggi dari organisasi kesehatan dunia WHO atas prestasinya meningkatkan kesehatan masyarakat.

1991, Oktober
Setelah melalui serangkaian pertemuan informal yang disponsori oleh Indonesia, keempat faksi yang bertikai di Kamboja akhirnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober. Indonesia menjadi salah satu penandatangan dalam Perjanjian tersebut.

1992
Indonesia mulai membuka serangkaian hubungan diplomatik dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Armenia, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Georgia dan Kazakhstan menyusul kemudian.

1993, April
Indonesia memfasilitasi pertemuan informal antara Front Pembebasan Nasional Moro dan Pemerintah Filipina di Cipanas, Propinsi Jawa Barat, untuk membantu penyelesaian konflik berdarah di Filipina Selatan.

1993, Juni
Penghargaan Ibnu Sina (Avicenna Award) dianugerahkan organisasi ekonomi, sosial, dan budaya PBB UNESCO kepada Indonesia atas hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan nasional.

1994, Juni
Indonesia kembali mendapat penghargaan internasional atas keberhasilan program KB-nya, dari Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan (UNFPA).

1994, Oktober
Menlu RI Ali Alatas di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-49 di New York menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB. [*/DF]

Masa diplomasi dalam sejarah indonesia (kutipan Kemenlu RI)

MASA KEMERDEKAAN

1928, Oktober
Kongres Pemuda II di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu Bangsa, Tanah Air, dan Bahasa bagi Indonesia, yang merupakan dasar dari pembentukan identitas nasional.

1945, Agustus
Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus, pukul 10 pagi di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.

Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI. Tanggal 19 Agustus menjadi hari berdirinya Kementerian Luar Negeri RI.
1945, September
Lapangan Gambir (kini Lapangan Monas) menjadi ajang ribuan rakyat Indonesia mendengarkan pidato Presiden Soekarno menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.
1946, AprilIndonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda.
1946, Agustus
Diplomasi bantuan beras Indonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia.
1947"Indonesia Office" atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.
Radio "Voice of Free Indonesia" disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta.
1947, MaretIndonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura.
Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.
1947, Oktober
Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).
1948Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1948, Januari
Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).
1948, September
Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI Mohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
1948Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Kuba untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani kontrak dagang dengan pengusaha AS dan membina hubungan dengan Bank Dunia.
1948, Desember
Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.
Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.
1949, JanuariDewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.
Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.
Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno.
Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.
1949, JuliKonferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.
1949, DesemberPersetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.
Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.
Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.
Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.

MASA AWAL KIPRAH DIPLOMASI INDONESIA

1950
Dalam kunjungan ke Pakistan, Presiden Soekarno bertemu dan menyampaikan penghargaan kepada para prajurit Pakistan yang berjuang di pihak Indonesia di masa revolusi melawan Belanda.

1950, Agustus
Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1950, September
Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

1950, Desember
Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Roem. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1955
PM Republik Rakyat China Chou En-Lai dan Menlu RI Soenario menandatangani Perjanjian Dua Kewarganegaraan di Jakarta. PM Chou En-Lai berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

1955, April
Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung, tanggal 18 - 24 April. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri Konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II.

KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.

1956
Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai, Timur Tengah.

1956, Mei
Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia - Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno berkeliling ke negara-negara AS, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat.

1958, Januari
Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio.

1959Laili Roesad dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg. Beliau adalah duta besar perempuan pertama Indonesia.

1960, Agustus
Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke China, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

1960, September
Presiden Soekarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew).

Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

1961KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT GNB I, masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

1961, Desember
Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Komando Mandala dibentuk di Makassar untuk mengatur perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat.

1962, AgustusPerjanjian New York ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Menurut isi perjanjian, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA).

1963, MeiUNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat, sebuah Tugu Peringatan didirikan di Lapangan Banteng pada tanggal 18 Agustus.

1963, September
Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara.

Presiden Soekarno menyerukan "konfrontasi fisik" dengan Malaysia, yang menyebabkan banyak terjadinya insiden bersenjata antara tenaga sukarelawan Indonesia dengan tentara Malaysia yang dibantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru di sepanjang daerah perbatasan di utara Kalimantan.

MASA DIPLOMASI "ORDE BARU"

1965, September
Pemberontakan kaum komunis berhasil digagalkan. Rezim Orde Baru kemudian lahir dan mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia ke bebas dan aktif. Pemerintahan yang baru mulai melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat di kawasan dan di dunia internasional.

1966, AgustusPersetujuan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia.

1966, SeptemberIndonesia kembali aktif dalam PBB, setelah tahun sebelumnya Presiden Soekarno menyatakan keluar dari organisasi internasional tersebut. Duta Besar L.N. Palar menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB.

1967, Agustus
Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus yang berisi kesepakatan untuk membentuk ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara).

1969, Juli - Agustus
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, "Act of Free Choice") di Irian Barat, di bawah pengawasan PBB. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz mendukung hasil Pepera yang sepenuhnya mendukung bergabungnya kembali Irian Barat ke Indonesia.

1969, September
Menyusul hasil pendapat rakyat Irian Barat yang sepenuhnya mendukung penggabungan kembali dengan Indonesia, Dewan Perwakilan (DPR) RI mengesahkan undang-undang Propinsi Irian Barat.

Dalam rangka mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia, Indonesia turut mendirikan Organisasi Konferensi Islam (OKI/ OIC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko.

1971, September
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik memimpin sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26.

1976, Februari
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berlangsung untuk pertama kalinya di Bali. Pada Konferensi tersebut ditandatangani "Declaration on ASEAN Concord" dan "ASEAN Treaty of Amity and Cooperation". Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dengan H.R. Dharsono dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

1977, Januari
Letnan Jenderal TNI Rais Abin diangkat menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Ini adalah pertama kalinya seorang perwira militer RI memegang jabatan puncak dalam misi penjaga perdamaian PBB.

1979Duta Besar Titi Memet Tanuwidjaja menjadi perempuan Asia pertama yang menduduki salah satu jabatan puncak - Direktur kawasan untuk Asia Timur dan Pakistan - di organisasi pendidikan dan kebudayaan dunia UNICEF.

1979, Juni
Pemerintah RI bekerjasama dengan Komisi Tinggi untuk Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) membuka areal seluas 170 hektar di Pulau Galang, Propinsi Riau, untuk tempat penampungan sementara dan pemrosesan para pengungsi "manusia perahu" asal Vietnam.

1980
Cendekiawan Indonesia Dr. Soedjatmoko diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang.

1984, Juli
Presiden Soeharto menerima kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

1986Duta Besar Artati Sudirdjo, Ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, memimpin Sidang Khusus Dewan mengenai kecelakaan nuklir di Chernobyl, Rusia.

Duta Besar J.B.P. Maramis menjadi orang Indonesia pertama yang mengetuai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (ECAFE), berkedudukan di Bangkok. Atas usulan beliau, ECAFE mengubah namanya menjadi ESCAP, sehingga menambah dimensi sosial ke dalam lembaga PBB tersebut.

1986, JuliPresiden Soeharto menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO berkat prestasi Indonesia yang telah berhasil mencapai swasembada beras.

1987, MeiMenteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Medali Tahun Perdamaian Internasional dari PBB.

1987, Juli
Untuk membantu penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia selaku wakil ASEAN dan Vietnam menyetujui diadakannya pertemuan informal antara pihak-pihak yang bersengketa di Jakarta.

1988, Juli
Pertemuan Informal Jakarta (JIM) diselenggarakan di Istana Bogor, dihadiri oleh Menlu RI, Menlu Vietnam, dan pemimpin dari keempat faksi di Kamboja.

1988, Desember
Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB.

1989, Juni
Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional Keluarga Berencana (KB).

1989, DesemberIndonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang kembali menegaskan pengakuan secara de jure Australia atas integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia.

1990
Departemen Luar Negeri RI mulai mengadakan lokakarya pengelolaan konflik berkala diantara pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan, dipimpin oleh Duta Besar Hasjim Djalal.

1990, Agustus
Indonesia dan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik RI - RRC pada tanggal 8 Agustus di Jakarta. Hubungan diplomatik dibekukan selama lebih dari dua dekade oleh Indonesia, menyusul pemberontakan kaum komunis yang gagal pada tahun 1965.

1990, NovemberPresiden RI dan Ibu melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk mempererat hubungan kedua negara. Kunjungan kepala negara RI ke China tersebut merupakan yang pertama kalinya semenjak pulihnya hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RRC Yang Shangkun kemudian melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada tahun 1991.

1991, Februari
Indonesia menerima penghargaan tertinggi dari organisasi kesehatan dunia WHO atas prestasinya meningkatkan kesehatan masyarakat.

1991, Oktober
Setelah melalui serangkaian pertemuan informal yang disponsori oleh Indonesia, keempat faksi yang bertikai di Kamboja akhirnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober. Indonesia menjadi salah satu penandatangan dalam Perjanjian tersebut.

1992
Indonesia mulai membuka serangkaian hubungan diplomatik dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Armenia, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Georgia dan Kazakhstan menyusul kemudian.

1993, April
Indonesia memfasilitasi pertemuan informal antara Front Pembebasan Nasional Moro dan Pemerintah Filipina di Cipanas, Propinsi Jawa Barat, untuk membantu penyelesaian konflik berdarah di Filipina Selatan.

1993, JuniPenghargaan Ibnu Sina (Avicenna Award) dianugerahkan organisasi ekonomi, sosial, dan budaya PBB UNESCO kepada Indonesia atas hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan nasional.

1994, JuniIndonesia kembali mendapat penghargaan internasional atas keberhasilan program KB-nya, dari Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan (UNFPA).

1994, Oktober
Menlu RI Ali Alatas di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-49 di New York menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB. [*/DF]