Mahasiswa dan kenaikan BBM 2012

Di Fisip Unri sendiri ,perpektif sudah terpecah,beberapa rekan ada yang sepaham bahwa BBM di tolak untuk di naikkan.Artinya sudah ada 2 pandangan yang berbeda;

Kelompok pertama,setuju bahwa BBM harus dinaikkan sesuai intruksi pemerintah pada 1 April 2012 .mereka tersusun dari kalangan ini menilai bahwa tugas mahasiswa adalah untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa BBM benar benar harus naik dan mahasiswa berfungsi sebagai menenangkan masyarakat.

Kelompok pertama ini memandang bahwa para ilmuwan di Indonesia seperti yang telah disosialisasikan di Media Elektronik,sebagai contoh pakar seperti Kwik Kyan Gie dsb, yang menilai BBM benar benar harus dinaikkan.Selanjutnya beberapa diantara mengkritik mahasiswa yang berniat melakukan aksi besar besaran yang dinilai akan menambah gaduh dan membuat masyarakat "panik" dan menambah susah serta membuat gaduh,sehingga beberapa diantara kelompok pertama menyampaikan bahwa tindakan berupa aksi demonstrasi

Kita Dan Ideologi Pancasila

Pancasila,lima dasar NKRi yang menjadi perdebatan panjang bagian ratusan kalangan yang ketika itu berusaha mengklaim bahwa kepantasannya telah mendominasi keberadaan negara yang dengan kima pulau terbesar ini dengan ribuan kebudayaan yang berserakan di dalamnya

Soal Pancasila dan lima dasar ini merupakan satu kesatuan yang tidak perlu lagi kita permasalahkan,intinya pegkajian weltanchUUNG INI sudah cukup sejak dahulu.bagaimana kita mengisinya inilah yang menjadi bahan pemikiran.

Pancasila danDemokrasi

Adalah dua hal yang seksama berbeda dan akan menjadi benturan bila dikaitkan dengan sistem pemikiran Sukarno dan Sosialis.Kalau dilihat dengan kasat mata Pancasila dengan penawarannya mirip dan serupa dengan sistem Islam yang sosialis dan juga mirip dengan sistem komunalis atsu bahkan komunis sama sekali.

Akan tetapi dalam praktiknya untunglah sistem ini bisa bersifat fleksibelity,sehingga bisa menghindarkan diri dari benturan keagamaan dan juga dari benturan pemerkosaan ideologi oleh sistem komunis .Dan di kawinkan aama sekali dengan sistem Demokrasi dan ini melahirkan pemikiran yang "paradoks" sama sekalu.

Paradoks dalam artian terdapat beberapa hal yang mengarah pada sistem Liberal dan beebrapa hal yan gmengasyikkan untuk di kawinkan dengan sistem sosialis.Hal ini bisa kita perhatikan dimana negara "menjamin" kesejahteraan rakyat. Ini menhgindikasikan bahwa pemerintah benar benar masih "diharuskan " campur tangan untuk urusan bangsa dan rakyatnya.Ini juga memberikan semacam "surat cerai" kepada sistem dan ideologi "kapitalistis-liberal" yang sekonyong konyong Individualis.

Sesangkan disisi lainnya,kebijakan pemerintah di negara Indonesia,boleh jadi benar benar mengadakan semacam persekongkolan dengan bangsa dan negara yang menindiksikan kita lebih bersifat kebarat-baratan.hal ini sebenarnya bis DENGan mudah kita teliti dari sitem pemerintahan pasca reformasi dalam platform "desentralisasi" ,pemerintah yang "egaliterisme" dan kebijakan ekonomi yang diserahkan kepada "ekonomi pasar" menyebabkan kiia kadang benar benar kembali menanyakan apakah benar Ideologi Pancasila ini adalah ideologi Paradoks? dan atau ideologi Non-blok?

komparasi Poliitik lokal era orde baru dan era reformasi

Politik lokal era orde baru :
1.Kepala daerah biasanya ditunjuk oleh presiden yang umumnya dari kalangan militer
2.Azas desentralisasi kurang terdapat dari masa ini,sehingga kebijakan masih bersifat sentralistis
3.tidak terdapatnya pemerataan,sehingga daerah Jawa dan sumatera boleh dibilang lebih makmur dari pada daerah indonesia begian timur (papua),dan timor timor (sewaktu itu)


politik lokal era reformasi:
1.Kebijakan otonomi daerah telah dibuat
2munculnya raja raja kecil di daerah
3.diselenggarakannya pemilu secara luber,jurdil
4.telah mngggunakan azas desentralisasi

permasalahan yang muncul di era reformasi soal politik lokal:
1.ada nya otonomi khusus seperti di Aceh dan papua
2.adanya ketidak seimbangan ,menyebabkan terjadinya gerakan separatis ,ditandai denga daerah yang ingin merdeka contoh di Riau. Aceh

3.Sempat ada yang mempermasalahkan soal pemilihan kepala daerah di Yogyakarta

Saya dan kebebasan

Liberty...siapa manusia yang ingin harkat martabatnya diinjak injak? siapa yang mau dijadikan budak?

ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya sangat terkesan dengan pemikiran Abraham Lincoln yang menghapuskan segala macam bentuk perbudakan yang ada di dunia.

Melarang perbudakan dengan segala cara adalah lebih baik daripada mengurangi perbudakan namun membuat perbudakan cara baru

Beberapa tahun yang lalu saya menulis sebuah artikel pribadi sebenarnya soal masalah pribadi saya dengan sebuah grup yag merugikan saya,syaa menulisnya di blog..tanpa menyadari bahwa rating blog ini di google lumayan tinggi..

karena tulisan itu beberapa orang sempat salut dan ada pula yang kontra..namun secara pribadi ini adalah hasil pikiran saya...ini karya saya ..dan kalau gak suka ya udah ,jangan kalian baca blog ini!!! --setelah mengetahui AKun Akun FB,Blog, dan Twitter "manusia" yang mengusik eksistensi saya di dunia maya..saya langsung berontak ...! saya melacak,mengiriminya Virus secara berkala...dan merusak akun akun tersebut dengan beberapa teman saya yang juga boleh dibilang HACKER...itung itung latihan...intinya,saya tidak ingin makluk hidup di dunia maya yang coba mengkritik saya,dengan kebebasan saya DilenyaPkan dari Kehidupan dunia MAYA..
alhasil itu berhasil, dia kehilangan data pribadi ,foto foto kebanggaaaan,puluhan tulisan dan puisinya..dan ratusan status yang dibangga banggakannya...

Setelah melakukan itu ,saya merasa nikmat sekali,manusia laknat sudah tiada....

Namun,saya dpat ceramah dari teman yg kurang sepaham soal ini,dia gak ingin saya buat hal yang macam macam,membalas dengan cara cara bodoh dan sebagainya..endingnya..entri entri tersebut tetap hilang,beberapa bulan belakangan muncul akun WEBRO yang sama..dan yap seperti biasa saya cuekin saja....


intinya:
1.Kalau ada coba merusak kebebasan orang lain,maka tunggulah kebebasannya dirusak sampai ke akar akarnya hehehehe...

2.Supaya kebebasan anda tidak terganggu ,jgn merusak kebebasan orang lain

3.Gak usah cari masalah sama orang yang belum anda kenal dan menguasai dunia yang mungkin berbeda

menggelikan itu..

1.menggelikan itu adalah ketika ada orang yang baca blog pribadi orang lain lalu mencaci maki tulisan didalamnya tanpa mengerti bahwa manusia itu bebas dalam berkreativitas,bahkan bebas juga bila ia ingin potong kepala manusia yang mencaci maki tulisan di blog tersebut.

2.menggelikan apabila seorang laki laki menusuk kawan satu tim di organisasinya

3.menggelikan itu adalah nama yang cocok untuk seorang tukang fitnah ,apapun itu alasannya,dan untuk seseorang yang KALAh dan tak punya cara lain yg lebih cerdas selain menebar fitnah dan membenarkan cara cara iblis untuk mencapai apa yang diinginkannya

tugas kelompok politik lokl

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kami bias menyelesaikan makalah kelompok soal “Politik Lokal Era Orde Baru dan Reformasi”

Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna,maka dari itu kami mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif demi menyempurnakan makalah ini

Penyusun

Pekanbaru,Maret 2012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I:PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

1.2 Tujuan penulisan

1.3 Rumusan masalah

BAB II:PEMBAHASAN

2.1 Defenisi dan Teori

2.1 Politik Lokal Era Orde Baru

2.2 Politik Lokal Era Reformasi

BAB III:PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Daftar Pustaka

BAB I:PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan dan wacana tentang dunia perpolitik sampai kapanpun akan selalu menarik untuk di kaji secara lebih lanjut. Sebab bagaimanapun juga dunia perpolitik merupakan salah satu jalan yang paling efektif yang biasa digunakan oleh elit penguasa untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang lebih tinggi tersebut. Entah perpolitakan yang digunakan itu melalui politik yang kotor maupun politik yang bersih. Namun yang jelas dunia perpolitikan selalu menjadi sorotan seluruuh masyarakat dan dunia publik.

Apalagi bila yang dikaji dan diperbincangkan terkait dengan berbagai dinamika dan perkembangan politik yang terjadi di arus bawah (Politik lokal). Tentunya akan mempunyai kesan tersendiri. Hal ini akan mempunyai daya tarik tersendiri dan unik dibandingkan dengan membicarakan politik elit pemerintah pusat. Mengingat politik yang terjadi di arus bawah sepanjang masa pemerintahan otoriter di bawah rezim orde baru dan reformasi, pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan di setting oleh sekelompok elit Jakarta maupun di daerah-daerah. Sehingga para arus bawah tidak dapat mengetahui dan mengerti tantang bagaimana proses dan seleksi yang dilakukan pemerintah pusat.

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dari itu ,kami selaku kelompok penyaji membahas mengenai Masalah Politik Lokal Era Orde Baru dan Reformasi karena terdapatnya transisi dalam dua tahap kekuasaan ini yang menarik.

Selain itu tujuan penulisan makalah ini adalah agar menambah pengetahuan dan memperluasa cakrawala pemikiran bagi kelompok kami khususnya dan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan serta disang pembaca umumnya.

1.3 Rumusan Masalah

a.Apakah defenisi terkait Politik local,Orde Baru dan Reformasi tersebut?

b.Bagaimana Politik local Di era orde Baru?

c.Bagaimana Politik Lokal Era Reformasi?

BAB II: PEMBAHASAN

2.1 Defenisi dan Teori

a.Politik Lokal

RODHAGUE
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.^[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Lokal berarti Suatu Ruang yang Luas atau Suatu tempat

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal cakupannya berada dibawah nasional. Golongan daerah yang termasuk dalam pengelolaan politik lokal diantaranya kota, kabupaten dan desa.

b.Orde baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar

c.Reformasi

menurut KBBI Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara; -- ekonomi perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau negara: perdana menteri yg baru telah menyapu kalangan oposisi dan memberikan serangan telak dng -- ekonomi; -- hukum perubahan secara drastis untuk perbaikan dl bidang hukum dl suatu masyarakat atau negara

2.2 Politik Lokal Era Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, lahirlah Undang-undang Nomor 5/1974 dimana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-jadi. Undang-undang tersebut memainkan peranan penting dalam memperluas kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Penunjukan para gubernur dengan latar belakang militer oleh Presiden Soeharto sangatlah menguntungkan kejayaan bisnis militer mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Para kepala daerah tersebut berlindung di balik doktrin dwifungsi ABRI yang ketika itu membenarkan peran militer aktif untuk terjun dalam pemerintahan sipil. Disamping para perwira militer menikmati jabatan puncak di daerah-daerah, para anggota militer pangkat lebih rendah memainkan peran mereka sebagai pelindung (backing) pengusaha-pengusaha pusat maupun lokal, menjual jasa pengamanan yang seringkali menimbulkan bentrokan dengan masyarakat sipil.

Di dalam masa kekuasaan Order Baru, etnis cina Indonesia memperoleh perlakuan khusus, sehingga jurang ekonomi antara masyarakat keturuna etnis Cina dengan kaum pribumi menjadi sangat tajam. Lebih jauh lagi, masa pemerintahan Soeharto memunculkan model pembangunan daerah yang timpang antara masyarakat di belahan Indonesia bagian Barat (Jawa dan Sumatra) yang kaya dengan masyarakat di Indonesia bagian Timur yang melarat dan kelaparan (Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur sebelum menjadi negara Timor Lester, dan Papua). Ketimpangan tersebut menjadikan pembangunan tidak merata di daerah pedesaan dan kemiskinan di daerah perkotaan,

meningkatkan jumlah penduduk perkotaan sangat pesat.8 Sehingga peningkatan gejala penyakit sosial seperti tindak kriminal, kemiskinan, dan masalah gizi dan nutrisi semakin menyeruak. Soeharto tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga muncul peristiwa berdarah Mei 1998 yang menurunkannya dari tampuk kepemimpinan puncak Indonesia.

2.3 Politik Lokal Era Reformasi

Terhitung sejak itu, pada tahun 1999, Indonesia mencatatkan sejarah dalam memasuki era desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. Dapat dibayangkan semangat euphoria putra-putra daerah memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah berarti juga memberikan kesempatan mereka untuk menjadi “raja-raja” baru daerah. Tidak sedikit daerah-daerah dengan sumber daya alam kuat berencana memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Langkah-langkah strategis Presiden Habibie saat itu selain memberikan kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai-partai politik, pemilu bebas, dan pemberian referendum bagi masyarakat Timor Timur yang berujung lepasnya provinsi termuda Indonesia tersebut menjadi merdeka sepenuhnya. Dengan demikian UU Nomor 22/1999 telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi administratif yang sangat banyak kelemahannya.

Menurut Michael Malley (2004) dan Turner et al (2003), aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah tersebut mengadung kelemahan karena tidak mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Sekelompok elit bekerja secara tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala Barat. Desentralisasi tersebut memang sengaja dirancang atas dasar titipan dari pemikiran-pemikiran Barat yang sangat itu sangat ingin memberlakukan model desentralisasi mereka ke negara-negara berkembang. Institusi-institusi internasional yang didanai oleh negara-negara maju berlomba-lomba menggelontorkan bantuannya bagi keniscayaan proses desentralisasi di Indonesia tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yang sama sekali lemah dan tidak demokratis.

Pemaksaaan model desentralisasi Barat tersebut sangat didukung oleh institusi semacam IMF dan World Bank yang memang memiliki kepentingan menggolkan skema bantuan keuangan untuk menolong ekonomi negara berkembang yang mengalami krisis pasca gonjang ganjing moneter 1997. Akibatnya, desentralisasi mengobarkan konflik lokal karena terjadi banyak kesalahpahaman interpretasi di kalangan pejabat daerah yang menginginkan perluasan kekuasaan dibandingkan sebaliknya

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) mengatakan bahwa dari sudut pandang tertentu undang-undang tahun 1999 itu menghidupkan kembali proses desentralisasi yang sempat terhenti di akhir 1950-an. Akan tetapi bila kita memandang dari sudut pandang lainnya, justru desentralisasi seperti memindahkan pola politik lama devide et impera di masa lalu ke dalam pemerintahan pusat yang bertindak seolah-olah sebagai pemecah belah kesatuan daerah-daerah.

Pada prinsipnya, Undang-undang Nomor 22/1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan. Peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai penjaga malam saja karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah adalah meliputi: pertahanan keamanan nasional, kebijaksanaan luar negeri, masalah-masalah fiskal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-sumber alam, kehakiman, dan eagama. Daerah memiliki kewenangan mengurus pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pemeliharaan kesehatan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, investasi, masalah-masalah lingkungan, koperasi, tenaga kerja, dan tanah (Ray dan Goodpaster, 2003).

Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, masalah desentralisasi semakin mencuat ke permukaan dengan bantuan liputan berbagai media. Masalah-masalah seperti korupsi, kepala daerah yang memainkan politik uang ketimbang melaksanakan janji pada konstituennya, kemudian wakil rakyat yang hanya mementingkan ‘perut’ sendiri, memaksa pemerintahannya melahirkan undang-undang ‘penangkal’ baru, yaitu Undang-undang Nomor 32/2004 dan 33/2004, masing-masing tentang Pemerintahan Daerah dan

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Menurut Malley (2004), pemerintahan Megawati bukanlah mengamandemen undang-undang yang ada, tetapi malah menggantinya sama sekali. Sekalipun demikian, perubahan tidak banyak memunculkan gejolak berarti, bahkan terbilang tidak mengalami hambatan berarti karena pemilu Bupati pertama di bulan juni 2005 berlangsung lancar. Pilkada memilih pemimpin daerah secara langsung bukan simbol-simbol partai seperti masa lalu mendorong masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kampanye dan datang berduyun-duyun mencoblos calon pilihannnya di bilik-bilik pemilihan

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai dengan kebijakan-kebijakan desentralisasi bernama pemekaran. Pemekaran adalah nama yang dipergunakan dalam proses desentralisasi yang menciptakan unit-unit administratif baru di dalam provinsi-provinsi dan distrik-distrik yang telah ada sebelumnya. Istilah tersebut mungkin meniru sistem redistricting di Amerika Serikat yang berarti pembentukan kembali distrik-distrik.9 Proses redistricting di Amerika Serikat sama sekali bukan hal yang spesifik karena setiap tahun pemilihan hampir dapat dipastikan karena perubahan laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, imigrasi, dan emigrasi, sehingga peta wilayah pemilihan harus selalu disesuaikan. Lain halnya dengan proses serupa di negara-negara Afrika terutama Nigeria, pemekaran hampir selalu dikaitkan dengan maksud-maksud politis tertentu seperti penguasaan sumber-sumber daya alam, kekuasaan segelintir elit daerah, dan peluang mendapatkan alokasi bantuan dana dari pusat.

Ketika Mahkaman Konstitusi menyetujui tinjauan yuridis (judicial review) terhadap UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah di tahun 2008 yang memperbolehkan calon independen berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala daerah dengan calon-calon kader partai politik, politik lokal seperti tidak terpisahkan dari proses politik dan demokrasi di Indonesia. Selama ini, menurut ketentuan perundangan dalam UU tersebut, calon kepala daerah hanya boleh diajukan oleh partai politik sehingga calon-calon lain di luar partai politik tidak diberikan kesempatan sama sekali maju dalam pilkada. Momen bersejarah ini sangat penting bagi terbukanya ruang partisipasi masyarakat lokal dalam memilih pemimpin dambaannya. Figur-figur partai politik akan dipaksa lebih memperhatikan aspirasi masyarakat ketimbang ambisi pribadi dan partai pengusungnya.

Walaupun demikian, jalan panjang masih harus dibenahi guna menggolkan calon-calon independen kepala daerah dalam pilkada masing-masing daerah. Aturan main dan batasan-batasan etika pengajuan calon masih terbentur dengan pola pemilihan lama yang mengandalkan kekuatan mesin-mesin politik partai dan uang sebagai jaminan kemenangan calon. Alhasil, calon independen sangatlah sulit memenangkan pilkada tanpa kehadiran partai politik pendukung.

Padahal, terbukanya ruang bagi calon independen merupakan ajang pembelajaran masyarakat lokal menjalankan demokrasi sesungguhnya. Sejalan dengan fitrahnya berdemokrasi akan kembali kepada rakyatnya juga. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses kehidupan sosial dan politik negaranya begitupun di tiap daerah tempat mereka tinggal. Keadaan seperti itu akan mendorong demokrasi ke level lokal. Tarik ulur antara proses demokratisasi pusat dan lokal serta interaksinya dengan sistem demokrasi di luar Indonesia, menghasilkan dinamika. Selain itu, desentralisasi terjadi di seluruh pelosok kabupaten dan kota di Indonesia turut menghasilkan dinamika politik lokal.

Menguatnya politik lokal dapat dilihat dari gegap gempita pelaksanaan pilkada yang di tahun 2008 ini serentak terjadi di hampir 300-an lebih Kabupaten Kota termasuk ke 33 Provinsi. Dapat dibayangkan berapa energi, waktu, dan uang bermain dalam kontes demokrasi lokal tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh kemanfaatan proses demokratisasi lokal tersebut bagi pembelajaran politik bagi masyarakat lokal yang bukan hanya sebatas menyuarakan kepentingannya saja. Namun lebih jauh, terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.

Untuk itu, pemahaman akan dinamika politik lokal sangatlah dibutuhkan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di daerah demi mewujudkan tata pemerintahan demokratis dan kesuksesan proses desentralisasi politik dan administrative di Indonesia. Sehingga kekuatan bangsa Indonesia bukan lagi harus didefinisikan secara terpusat seperti masa lalu, akan tetapi dari masyarakat lokallah segala proses politik dimulai seperti ungkapan dari seorang juru bicara Kongres (Dewan Perwakilan Rakyat) Amerika Serikat periode (1977-1987), Thomas Phillip “Tip” O’Neill, Jr. , “all politics is local.”

BAB III :PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari paparan makalah diatas dapat disimpulkan bahwa terdapatnya perkembangan mengenai Politik local yang terjadi antara era orde baru dengan Era Reformasi yang kini kita rasakan,beragam kebijakan mulai terbuka lebar ketika wacana reformasi digulirkan.Namun perkembangan Azas Desentralisasi ini juga mengalami penyimpangan – penyimpangan yang tentunya perlu terus dibenahi agar jalan panjang menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang – undang 1945 dapat dilaksanakan

B.Saran

Kami menyarankan agar dilakukannya kajian intensif demi pengembangan studi pengetahuan ilmu politik ,khusunya politik local ini

Daftar Pustaka

Kaho, Joseph R. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Kansil, C.S.T. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta: Aksara Baru, 1979.

Liddle, William R. “Asia: Indonesia,” in Comparative Governance. Editor W. Phillips Shively. USA: The McGraw-Hill Companies, 2005.

Muslimin, Amrah, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumni, 1978.

Nasution, Adnan B., “Unitary and Federal States: Judicative Aspects,” dalam Unitary State Versus

Federal State: Searching for an Ideal Form of The Future Indonesian State. Editor Ikrar N. Bhakti danIrinye H. Gayatri. Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

http://www.libpurdue.edu/govdocs/redistricting.html (diakses …….2012).

Wikipedia.org Diakses 2012

dekan CUP BASKET BAll

hari ini aku habiskan dengan tak sia sia,soalnya sore ini,aku diajak bang Adriyus (gubernur BEM FISIP) untuk menghadiri acara Dekan Cup,Basketball diSenapelan Pekanbaru.Malangnya 10 meter setelah simpang SKA aku harus dorong Motor.Tak masalah

Himip Fisip unri ,taja Aksi donor darah

hari itu ,merupakan hari yang tak biasa,kawan ku Rahmad Hidayat (Kadis kewirausahaan) dan bersama kawan kawan pengurus Himpunan mahasiswa Ilmu pemerintahan mengadakan Aksi donor darah.Kegiatan positif ini didukung oleh ketua jurusan RM Amin dan Sekjur Auradian Marta.

masih soal BBM dan Riau Merdeka

sebenarnyakalau bicara soal ego lokal,mau harga BBM berapapun masyarakat Riau pasti menolak,namun mereka pasti masih tetap mampu beli tuh bbm,karena bisa kita lihat sebenarnya kalau saja Riau punya kedaulatan sendiri ,pasti Riau tidak akan terusik ,dengan catatan semua aset harus di kawal oleh Pertamina ,selaku perusahaan dalam negeri) okelah ,kalau saja juga caltex bisa membagi hasilnya cuma untuk riau,dan dengan egoislah kita menyatakan bahwa RIau merdeka bukan?

dan sekali lagi, saya masih saja hobi demo wahwah,banyak sekali pertentangan pertentangan ,gila beneer,tapi betul saja,selain melepas suntuk ,aspirasi mlalui demonstrasi tentu saja akan jadi issu nasional ,Contoh; demo 13 maret l.alu yang masuk ke Metro TV dan TV One,tentu saja akan timbul gejolak lainnyaa,dan keresahan keresahan pun terjadi,

dan apabila keresahan ini memuncak dan telah menjadi kesepakatan maka setidaknya,pemerintah pusat akan berpikir ulang lah,

BBM akan naik? itu pasti..

aku gak pernah bilang demo ini akan berhasil 100 persen kok...kenaikan bbm itu adalah pasti,namun tidak MUSTAHIL untuk di gugat atau dikurangi ...orang bodoh pun tahu bahwa kenaikan bbm akan mempengaruhi semua sektor,tapi EFEk JERA dari demonstrasi setidaknys menjadi dasar pertimbangan untuk buat kebijakan aneh pemerintah selanjutnya

Demonstrasi kenaikan BBM pekanbaru

Ini merupakan hal yang menggelikan,beberapa mahasiswa sepakat bahwa mengikuti AKSI sebesar apapun cuma sia sia,BEM UR membuktikan bahwa apapun itu gerakan harus terus dilakukan,saya sepaakt soal ini.tidak ada alasan logis untuk mendukung kenaikan BBM,maka dari itu apapun yap..tugas kita cuma menyampaikan saja,bahwa kita belum siap menerima pengurangan subsidi



Johar Firdaus,kemarin duduk bersama demonstran lainnya,ini merupakan hal yang kurang etis sebenarnya,menuruh pejabat tinggi duduk di lantai jenjang,tapi salut deh buat pak johar,selain bersedia berpanas panasan,dia juga mengajak seluruh demonstran yang kurang lebih bermassa 165 orang dari HMI

MAKALAH SISTEM SOSIAL BUDAYA

MAKALAH SISTEM SOSIAL BUDAYA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
KOTA PEKANBARU
2012

Kata Pengantar
Puji syukur saya ucapkan kepada Alllah Swt yang maha kuasa ,yang dengan hidayah-Nya saya bisa menyusun makalah mengenai Sistem Sosial Budaya ini.Saya juga mengucapkan terimakasih kepada teman dan kakak yang turut membantu berikan tambahan ilmu dalam penyusunan makalah ini.
Saya menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna paparnnya,maka dari itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran demi terbangunnya kesempurnaan,hingga bisa bermanfaat.
Demikianlah yang dapat yang saya sampaikan semoga makalah ini dapat dimanfaatkan demi ilmu pengetahuan ,Amin.

Pekanbaru,14 maret 2012

Penulis




Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I :PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Tujuan penulisan
1.3 Rumusan permasalahan
BAB II : PEMBAHASAN
2.1 Konsep Sistem Budaya
2.2 Unsur-unsur Sistem Budaya
2.3 Pengertian Sosial Budaya
2.4 Unsur-unsur sosial Budaya
2.5 Interaksi
2.6 Integrasi
BAB III:PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
Daftar Pustaka
BAB I :PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sistem sosial budaya merupakan hal yang sangat menarik dan memiliki interest untuk dikaji dan dijadikan bahan untuk penelitian dan untuk tulisan,selain berkaitan dengan Sosial sistem sosial budaya ini juga berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia
1.2 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah bahan referensi bagi pembaca dan menambah khazanah pengetahuan dari penulis sendiri tentunya.Selain itu banyak nya tulisan mengenai sosial dan budaya dengan sistemnya diharapkan memotivir kalangan pembaca tertarik untuk membahasnya lebih lanjuT
1.3 Rumusan Permasalahan
a. Apa sajakah konsep Sistem Budaya?
b. Apasajakah unsur terkait dalam sistem budaya?
c. Apakah Pengertian Sosial Budaya?
d. Apasajakah Unsur-unsur sosial Budaya?
e. Apakah Interaksi itu?
f. Bagaimanakah Integrasi dimaksudkan?


BAB II:PEMBAHASAN
2.1 Konsep sistem Budaya
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.[1] Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.[1] Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Sistem budaya itu sendiri adalah seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang menjadi milik suatu masyarakat melalui proses belajar, yang kemudian diacu sebagai pedoman untuk menata, menilai,
1. Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi


menginterpretasi sejumlah benda dan peristiwa dalam beragam aspek kehidupan dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Keseluruhan unsur tadi terkait dalam satu sistem yang dapat disebut “roh” dari kehidupan satu masyarakat. Yang terpenting di antaranya adalah nilai atau nilai budaya (cultural value) yang merupakan suatu konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai tinggi dalam hidup, yang menjadi pedoman tertinggi kelakuan dalam kehidupan satu masyarakat (Junus Melalatoa, 2005).

¬¬2.2 Unsur-unsur sistem budaya
Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:
1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
o alat-alat teknologi
o sistem ekonomi
o keluarga
o kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
o sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
o organisasi ekonomi
o alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
o organisasi kekuatan (politik)

2.3 Pengertian Sosial Budaya
Sebelum memahami defenisi Sosial budaya,ada baiknya kita melihat defenisi tersebut secara terpisah terlebih dahulu.
Definisi sosial menurut KBBS,sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau dapat diartikan suka melihat kepentingan umum.Sedangkan pengertian Budaya sendiri dari kata Sans atau Bodhiya yang artinya pikiran atau akal budi..Budaya adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikirannya yang mengandung cipta,rasa dan karsa .
Maka definisi sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan manusia oleh pikir dan budi nuraninya untuk dan atau kehidupan masyarakatnya.
2.4 Unsur-unsur Sosial Budaya
Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:
1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
o alat-alat teknologi
o sistem ekonomi
o keluarga
o kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
o sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
o organisasi ekonomi
o alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
o organisasi kekuatan (politik)
2.5 Interaksi
Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek memengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeda.


2.6 Integrasi
ntegrasi berasal dari bahasa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.
Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu :
• Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu
• Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu
Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan.
Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya.
Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut :
• Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus (kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar)
• Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.
Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegtrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok.
Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial









BAB III PENUTUP
3.1 kesimpulan
Suatu sistem sosial pada dasarnya tiada lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan.Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.
Adapun standar penilaian umum tersebut adalah ada yang dikenal sebagai norma-norma sosial.Norma-norma sosial itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

3.2 Saran
Saya menyarankan,agar sidang pembaca dapat meluruskan atau pun menambahkan beberapa pendapat yang diharapkan dapat memperluas penafsiran atas makalah ini.












Daftar Pustaka
http://purnamasan.multiply.com/journal/item/4?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
Nasikun (1992), Sistem Sosial Indonesia, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta
atang M. Amirin (1986), Pokok pokok Teori Sistem, Penrbit C.V. Rajawali, Jakarta
Sritua Arif dan Adi Sasono (1981), Indonesia Ketergantungan dan keterbelakangan, Lembaga Studi Pembangunan.
http://aliciakomputer.blogspot.com/2009/03/sistem-sosial-budaya-indonesia.html

Demonstrasi kenaikan BBM pekanbaru

Kemarin aku ikut aksi dmosntrasi yang cukup besar bersama BEM UNRI,BEM Universitas Pasir pengaraian.Masalahnya respon atas kenaikan BBM,kami nyetop mobil Pertamina dan keluar di Metro tv,kawan sekampung Halki Yusra ikut,Bang Adriyus gub BEM FISIP,dan Riko rahgia ,Bup IP ikut jjuga,sehari sebelumnya aku dan febrizon membuat spanduk bertuliskan “dukung gerakan tolak kenaikan BBM” yang ditandatangani mahasiswa FISIP unri.

Aku juga merancang sebuah diskusi berkelanjutan bersama Putra di rumah bg Ari Nugraha,rencananya akan terus kami godok di hari rabu dan kamis,syaratnya harus ada massa tetap sebanyak 5 orang.Ini dirancang sebenarnya untuk mahasiswa yang hobi dan mau belajar dalam diskusi,aku merancangnya atas nama Dislitbang HIMIP-dinas yang ku ketuai .

tugas pak muchid,pemikiran pemikiran politik

MAKALAH TENTANG

“PERGUMULAN POLITIK DAN IDEOLOGI NEGARA SERTA INSTITUSI POLITIK”

DISUSUN OLEH;

WIRIYANTO ASWIR

TARMIZI

BAYOEN ANGGRISENA

MUHAMMAD MASHUR

IRFAN MARTIAN

AIDL DARMA SETIADI

SAMSUL

DEVE MAULANA

Mk; Pemikiran pemikiran politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kata Pengantar

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1 ; PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUJUAN PENULISAN

1.3 RUMUSAN MASALAH

BAB II ;PEMBAHASAN

1.1 Politik,Ideologi dan Institusi Politik

1.2 Pergumulan politik

1.3 Ideologi politik Indonesia

1.4 Institusi politik di indonesia

BAB III :PENUTUP

3.1 kesimpulan

3.2 Saran

Daftar Pustaka

BAB I :PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan politik ,telah menjadi kajian yang amat menarik untuk diteliti dan dipahami.Hal ini dikarenakan selalu ada bahasan bahasan serta pelajaran baru yang bisa kita analisa disetiap pembahasannya.Dalam hal ini kelompok kami menyusun sebuah pendekatan sesuai dengan judul yang kami kedepankan “pergumulan politik dan ideologi negara dan Institusi Politik” yang dalam hal ini kami kemukakan perinciannya di masa era dinamika politik di negara Indonesia.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini berfungsi sebagai bahan tinjauan bagi kami menganalisa,bagaimana hubungan pergumulan politik yang di sertai dengan perkembangan ideologi politik yang tentunya berkaitan dengan institusi politik di pelbagai perkembangan Era di negara republik Indonesia.

Selain itu penulisan makalah ini di harapkan dapat di gunakan kepada sidang penulis untuk memperkaya khazanah ilmu politik.Dan tentunya bermanfaat bagi kami selaku tim dan kelompok penyusun makalah ini.

1.3 Rumusan Permasalahan

a.Apa yang dimaksud dengan politik,ideologi politik dan institusi politik

b.Bagaimana pergumulan politik dalam perkembangannya dengan ideologi politik

c.Apa sajakah yang termasuk institusi politik? Dan bagaimana perkembangannya?

d.Apakah hubungan antara pergumulan politik,ideologi politik dan institusi politik?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Politik,Ideologi Politik dan Institusi Politik

a.Politik.

Menurut Inu Kencana Syafiie, politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum.¹

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. ²

^{1.Inu Kencana Syafiie; ilmu politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 7}

^{2.Miriam Budiarjo; Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 8}

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsure paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Maka Dari pengertian diatas dapat kit pahami bagaimana Sesungguh nya politik itu diterjemahkan dalam berbagai pendekatan,yang mana usaha usaha tentu saja dilakukan untuk mencapai tujuan dari nagara republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan Undang – undng dasar Negara Republik Indonesia.

b.Ideologi Politik

Pengertian awal Ideologi menurut Destutt de Tracy (1754-1836), adalah “ilmu tentang gagasan.” Kemudian menurut Kaplan (2000), pengertian awal tersebut mengalami pergeseran akibat pengaruh Karl Max, Freud, dan Mannheim. Ideologi biasanya mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk merasionalisasikan, memberi teguran, memaafkan, menyerang atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindakan, atau pengaturan kultural tertentu. Dengan demikian bila saat ini orang menyatakan bahwa suatu sistem gagasan bersifat “ideologis”, berarti gagasan tersebut bersifat partisipan, tidak objektif, melainkan disusun untuk mendukung (atau menyerang) suatu misi atau maksud tertentu.³

Awal perkembangannya, ideologi politik melahirkan kesan negatif. Konotasi negatif ini terjadi akibat praktik ideologi tersebut oleh penguasa maupun lawan politik. Ideologi dijadikan instrumen bagi penguasa untuk menjustifikasi kekuasaan dalam masyarakat dan ideologi dijadikan landasan konsep bagi kelompok untuk mengkritik atau menyerang kebijakan penguasa politik.

Rodee ef.al (2000), menyatakan bahwa ideologi telah memberikan pengesahan mutlak kepada pemerintah dan membenarkan status quo. Namun di sisi lain, ideologi dimanfaatkan pemberontak untuk menyerang balik status quo tersebut.

Secara definisi, menurut Sargen (1986), ideologi sebagai sistem nilai atau sistem kepercayaan yang diterima secara nyata atau kebenarannya oleh suatu kelompok.

_{3. Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep, Budi Suryadi, S.Sos., M.Si.}

Beberapa Jenis Ideologi Politik di Dunia

1. Konservatisme

Menganut status quo, takut pada perubahan yang dahsyat, otoriter, menolak kebebasan, setia pada tradisi, dan menekankan pada asal-usul.

2. Liberalisme

Setiap individu dihargai kebebasannya dalam ekonoi, politik, hukum, budaya, maupun agama dalam suatu Negara, yagn dikemas dalam istilah kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan.

3. Komunisme

Pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, dan konsumsi yang sama rata dan sama rasa. Tidak ada kelas dan perbedaan golongan.

4. Sosialisme

Sosialisme menekankan ajarannya pada kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi.

5. Kapitalisme

Pemerintah dibatasi campur tangannya dalam kehidupan perekonomian negara atau disebut “Penjaga Malam”. Kaum pemilik modal (kapitalis) tidak dibatasi kepemilikan dan perilaku ekonominya. Lebih menekankan individualisme dibandingkan kolektif.

6. Radikalisme

Merupakan gagasan yang tegas melakukan perlawanan atau perbaikan terhadap sistem yang telah ada sebelumnya.

Istilah institusi berasal daripada perkataan Latin, instituere yang membawa maksud sesuatu yang diwujudkan atau ditubuhkan. Ini bermaksud bahawa institusi adalah satu corak kegiatan atau aktiviti manusia yang wujud dan berterusan. Istilah ini begitu popular di kalangan sarjana sains politik, kerana institusi menjadi pusat kepada segala tindak tanduk manusia. Fahaman mengenai institusi dipelopori oleh ahli sosiologi. Walau bagaimanapun istilah ini diubahsuai dan digunakan oleh ahli sains politik untuk menjelaskan kegiatan politik.

Institusi politik wujud daripada proses-proses sosial terutamanya yang cuba mengatur susunan masyarakat. Sekaligus ini menggambarkan bahawa kepentingan kumpulan-kumpulan manusia tertentu sentiasa dijaga dan dipertahankan oleh mereka melalui proses penyertaan dan penglibatan politik. Institusi politik bukan sahaja mencorakkan tingkahlaku pemegang kuasa tetapi ia juga mempengaruhi bagaimana organisasi sosial dapat berinteraksi serta dapat bertindak mempertahankan kepentingan mereka.

Dalam sesuatu sistem pemerintahan terdapat tiga institusi politik yang utama iaitu Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Walau bagaimanapun kita tidak boleh menafikan kewujudan institusi politik lain yang juga memainkan peranan dalam perjalanan pemerintahan sesebuah negara. Antaranya ialah parti politik, birokrasi, tentera, kumpulan pendesak, kumpulan bersekepentingan dan lain-lainnnya.