31 januari ,sialan!

judulnya saja sudah buat gaduh,begini ,selalu saja begini,setiap Wiriyanto Aswir mengurus surat menyurat selalu saja berujung kepada "kebuntuan" ,surat bertanda tangan pak Sap,pagi ini ku ambil,lengkap dengan aku pergi ke bank BTN menggunakan Angkot dan menyerahkan setoran 602 ribu rupiah kepada Teller di bank tersebut dan menerima selembar kerta "gak boleh hilang karena teledor' lalu kuserahkan fotokopinya sama mas Ali,penjaga Biro, lalu aku kembali dan menghubungi mas ayat yang bininya marah gak jelas ,tapi thank's to mas ayat ,jauh jauh dari siak,tetap saja ,ternyata outlet tanoto foundation telah tutup sebelum 24.00 wib tidak ada harapan bagi Wiriyanto Aswir untuk mendapatkan beasiswa bergengsi (katanya0 memang begitu adanya,BS ini sangat aku butuhkan.!@

Arah

untuk W ,W dan siapapun Arah membutuhkannya

Tidak tau kata terbaik

yang melangkah melalui berbagai bilik

yang kadang dia berputar balik

hancurkan pareas cantik yang tergantung di antara bibir yang dipenuhi manik manik

Kucoba tatap lirik demi lirik

coba perhatian yang terbaik

untuk kupersembahkan bagian yang terbaik

Namun perjalanan trus dilangkahi

perahan tapi pasti

arahnya semakin jelas berbinar binar antara kaca yang semakin bersinar

wah

kali ini mataku perih

Ku dengar derap langkah

buat jantung ku berdeebar

namun apakah ini rasa Serapah dari jeritan yang bermandikan kesunyian malam

Wah..

Sekali arah,

sambil ku baca kertas yang cuma secarik

lalu kutuang buah bibir yang kering kerontang di musim panceklik

berharap Tuhan akan melirik

oh ternyata siapa tau siapa menyangka

Kuduga duga siapa yang punya

rasa ini seperti tanpa tuan

padahal mungkin ini ini jalan yang digariskan tuhan,

tuannya sudah jelas

Ah..

Lalu kupandangi diri dan kutatap dengan teliti

siapa aku berani ber"asa'

lalu kupandangi dengan teliti ,lebih tipis dari lubang cemeti

lagi lagi arah ku tidak jelas

lalu pertanyaan semakin memaksa

Siapa aku pantas berbangga?

Siapakah aku pastas berceria

Biarlah sajakku tanpa berarah

atau mungkin lipatan asa ku tinggal serapah

siapa tahu siapa menyangka

Sampai jantungku putus

Arah semakin kabur

tiba tiba demi tiba tiba mataku tertutup

lalu ku dengar Dua hantu bisikkan di tengah malam

Rasamu untuk yang berasa padamu

arahmu? arahkan tepat pada yang mengarah padamu

jangan kau kau ragu,teruslah langkahkan cemeti cemeti yang meragukanmu

kau tau bahkan kasih berkisah di ujung napas

sampai mati

arahku pasti

seperti cemeti ini

seperti carik carik kertas ini

tak ada lagi masa masa kelam

memikirkan yang tidak memikirkanku

tapi pasti kali ini

sungguh pasti kali ini

Tuidak akan pernah lagi ku bertepuk dengan sebelah tanganku

karena ku pastikan

kasihku berkisah di balik pintu ,

pintu itu..

bila benar mengarah kepadaku

maka ku berikan kata pasti

arahkanlah padaku ,maka ku beri apapun itu

menggambar hati

rasanya tak pantas aku sebut blog prubadi ini sebagai diari,karena Anne Frank si Yahudi yang tewas oleh Hitler menulis buku hariannya juga hampir mirip menggabungkan kebencian pada Kitihnya...

Hari ini,

ini pelajaran penting,kalau soal dana kuliah ,saya pikir ayah mau tolelir dan menambah dana untuk beli laptop bekas dan juga uang kuliah bulan ini,coba kalian bayangkan betapa tidak kesal ketika biro jurusan IP tidak bisa mengusahakan surat keterangn finansial "sudah seminggu saya urus" tapi yang namanya ":sial " tetap tak bisa ditolak,apa susah berikan tanda tangan kepada Kajur untuk selembar surat penting, percaya atau tidak ,walaupun ayah sekarang udah jadi pengusaa ayam,hutang tetap banyak ,hal ini karena ayah berdagang ayam suka pakai azas "teman" sehingga banyak yang ngutang sama ayah Jutaan rupiah,coba kalau ayah lebih profesional,dan sedikit "keras!" pasti kamidan kuliah kutidak ada masalah berlebihan ...

Gejala

Kepala serasa semakin berat,suka atau tidak suka pilek yang lebih dari seminggu ini benar benar aneh,masak cuma sebelah saja yang terserang,wajah bagian kiri terasa erat,dan bau salesma yang kiri ini sangat "aneh" ,setelah ku periksa di Gugel,ternyata ini Gejala Sinusitis atau lebih dikenal dengan nama Polip

Wawancara singkat Wiriyanto Aswir dan Wartawan Warta

wah ,kalau niat kedepan masih sama dan tergambar jelas
disemester tiga-empat ini saya harus bisa menjadi pemimpin di salah satu organisasi dan sekali lagi rancangan ini tidak boleh ditunda tunda ada banyajk perbaikan yang saya perlu lakukan di dalam organisasi ditempat saya berdiri saat ini:
1.Organisasi ini seperti yang saya duga agak "angat angat tahi ayam" sebuah catatan yang harus dicatat adalah Faktor kepemimpinan


Gimana kepemimpinan anda kedepan seandainya kalau anda memimpin?
saya sedikit otoriter-demokratis dalam memimpin dan cenderung suka mengawasi dengan ketat pekerjaan anggota anggota saya ,dan dapat dipastikan semua tugas harus dilakukan dengan profesional dan sangat baik

Apa Trik anda bila anda jadi ketua?
Organisasi itu intinya ngumpul,dan organisasi kelembagaan mahasiswa ,seharusnya anggota dan pengurusnya harus sering berjumpa,hal ini selain memberikan pengaruh "emosional" juga sebagai 'rantai pengikat "dalam organisasi

Apa yang akan anda lakukan bila perintah anda ditolak?
saya adalah orang bertipe keras,dan saya rasa itu harus dikonversikan menjadi orang yang bertipe "tegas" sehingga sisi sisi positif dapat.Setiap yang menolak perintah atau saran saya akan saya rangkul tapi dengan syarat kita bersama sama mencari solusi terbaik,tapi kalau cuma kritik untuk menghancurkan organisasi saya,hmm saya pikir tidak perlu dibicarakan disini..

Apa yang akan anda lakukan pada pengurus yang angat angat tahi ayam?
saya sudah siapkan proyek di tiap dinas kedepan dari saat ini,setiap proyek saya akan mintaanggran besar dan untuk pengurus tentnya harus mendapatkan keuntungan.Jadi kesimpulannya,saya kedepan saya akan buat organisasi ini semenarik mungkin sehingga orang orang siapapun dia menginginkan masuk kedalam kelembagaan ini,sehingga mereka yang twelah saya pilih sebelumnya tentu saja dengan tegas saya dengan hak prerogratif akan saya KELUARKAN! Sebaliknya mereka yang bersusah payah harus di berikan penghargaan,dan tidak tertutup kemungkin berupa SPP gratis..ini jangka panjang!

Apa rencana kedepan untuk meraih tampuk kepemimpinan?
Sudah jelas sekali ,saya ddengan segala kerendahan hati akan berbuat lebih banyak kedepan,dan twetap mengintervensi dan mempengaruhi semua elemn kemahasiswaan

Apakah anda menginginkan semacam "aklamasi"?
Dibandingkan aklamasi saya lebih menyukai Kalah Terhormat,saya tipikal; orang penikmat politik,dal;am artian semua proses"persaiangan" dan kompetisi itu lebih penting!

bagaimana jika tidak ada yang berani menjadi pesaing anda?
sekali lagi saya ini mahasiswa,dan bukan siapa siapa dan satu lagi saya bukan mahkluk sempurna,segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik,sehingga saya akan siap siaga,kalau perlu saya yang akan menggaji orang untuk mau jadi musuh sementara agar pendidikan demokrasi bisa benar benar di jalankan walau itu ditingkat kampus!

kelaparan

ya ..hari ini dan dalam seminggu ini saya kelaperan terus,gak tau kenapa.soalnya di kos gak ada beras dan saya malas nanak kalau pun ada nasi,selain itu kondisi ekonomi pribadi sekarang saya lagi sulit amat,ini di sebabkan upah ketikan tugas dari teman teman gak dibayar bayar,ya terpaksa deh nahan dan tetrapkan super irit

permasalahan:
1.pengeluaran beli I-pos V4 Advance :seharga 250 0000 ditambah uang putra 9calon waki) 50 0000
2.Pengeluaran jajan dan beli kosmetik serta parfum :120000
3.Beli buku kurang lebih 290 ribu
4.Beli laptop nyicil 500 ribu

jadinya saya harus bertahan salah sendiri gak pandai sih ngatur pitih yang dikirm orang tua

Perbandingan Komunikasi Politik Negara Rusia dan Inggris

Perbandingan Komunikasi Politik Negara Rusia dan Inggris

A.Pengantar

politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.¹

Political communication is a process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. (Perloff).

Political communication is communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.

^{1.Diambil dari GabrielAlmond “poltical sozialitation and culture” dan “political Participation” dalam Comparative Politic today “(Buston little,Brown and company1974).}

Political communication is communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966). Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980).

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa -”penggabungan kepentingan” (interest aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.2

^{2.Op.cit.hal 81}

B.Teori

1. JELASKAN KONSEP-KONSEP DASAR KOMUNIKASI YANG MENCAKUP:
a. Komponen komunikasi.

Pada awalnya Harold lasswell memberikan formulasi yang terkait dari komponen komunikasi sangat sederhana dengan mencoba memaparakannya dari unsur-unsur pertanyaan:
- Who (siapa yang berbicara)

- Says What (apa yang dibicarakan)

- In which channel (menggunakan saluran apa)

- To Whom (kepada siapa)

- With what effect (bagaimana pengaruhnya),

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Lasswell memaparkan komponen komunikasi terdiri dari:

• Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
• Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
• Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
• Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain
• Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.
Pendapat Lasswell diatas oleh pakar komunikasi kontemporer di Amerika yang tergabung dalam The United Anistotelian Description of Communication yang membagi komponen komunikasi menjadi sepuluh komponen, yaitu:

- Source (sumber)

- Encoding (proses penyandian)

- Message (pesan)

- Channel (saluran)

- Noise (hambatan)

- Receiver (penerima)

- Decoding (Proses penerimaan)

- Receiver response (perangkat reaksi)

- Feedback (umpan balik)

- Context (situasi komunikasi).

(Devito, dalam Fres E Jandt, 1998: 26)

b. Jenis komunikasi,

Seiring kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin berubah pesat, segala hal telah diungkap. Dulu misteri sekarang terjadi dan terbuka. Dulu stagnan sekarang sudah semakin lari jauh. Begitu pun dengan ilmu komunikasi, pada awalnya komunikasi hanya sebatas proses interaksi personal yang meliputi intra dan antarpersonal. Namun saat ini jauh lebih dari itu, ada jenis-jenis komunikasi yang diantaranya:³

• Komunikasi personal (communication personality), terdiri dari komunikasi interpersonal dan komunikasi antarpersonal.:

3.Budiarjo,Miriam.dasar dasar ilmu politik.2008.hal.405

- Komunikasi intrapersonal (intrapersona communication) adalah komunikasi yang melibatkan diri sendiri yang mana untuk menentukan sebuah pilihan dan keputusan.

- Komunikasi antarpersonal (interpersonal communication) yaitu komunikasi yang dilakukan antara 2 orang individu baik langsung maupun tidak langsung.

• Komunikasi kelompok (group communication), terdiri dari komunikasi kelompok kecil (small group communication) dan komunikasi kelompok besar (large group communication) yang mana meliputi komunikasi antara kelompok dengan individu (communication group with personality), individu dengan kelompok, communication personality with group) dan kelompok dengan kelompok (communication group with group).

Komunikasi kelompok memfokuskan pembahasaannya kepada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil dan juga melibatkan komunikasi antar pribadi.

• Komunikasi massa (Mass communication), yaitu komunikasi dengan menggunakan media massa.
• Komunikasi medio (medio communication)

• Komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang dilakukan oleh organisasi baik secara internal maupun ekseternal antara organisasi yang satu dengan yang lainnya.

• Komunikasi sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif, dimana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah (face to face) dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Melalui kegiatan ini terjadilah aktualisasi dari berbagai persoalan, masalah yang dihadapi.4

^{4.Mochtar Mas’oed.Perbandingan system politik.hal 82}

c. Sifat komunikasi

Komunikasi mempunyai sifat langsung dan tidak langsung. Yang bersifat langsung bisa berupa tatap muka (face to face) biasanya komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang terdiri lisan (oral), ikal / isyarat badaniah (gestural) sedangkan yang bersifat tidak langsung menggunakan bahasa verbal dan nonverbal juga yang terdiri berupa bermedia (mediated), tulisan/cetak (written/printed), bergambar (picturial) dan tanda

d. Media komunikasi

Media komunikasi pada umumnya adalah medium alam yaitu udara. Bayangkan saja udara merupakan media komunikasi yang telah disedikana oleh Tuhan dengan begitu ajaib. Udara meruapakan sebagai penghubung radiasi, rambatan-rambatan sinyal dan suara agar bisa diterima dengan jelas.Media komunikasi yang lebih khusus adalah media massa baik cetak, elektronik maupun on-line. Inilah kekuatan media komunikasi terbesar saat ini yang selalu menjadi perhatian. Dengan media massa ini komunikasi bisa dilakukan dengan serentak bersamaan dengan melibatkan massa yang banyak tanpa harus terganggu dengan batas geografis.

C.Perbandingan Komunikasi Politik Negara Rusia dan Negara Inggris

Fungsi lain dari partai politik adalah adlah komunikasi informasi,isu,landasan politik.Di Rusia,Pers,radio,televise bahkan komunikasi tatap muka langsung (direct face to face communication) umumnya didominasi oleh PKUS .Walaupun segi kehidupan politik sudah dibebaskan sejak kematian Stalin,tetapi masih terlalu banyak mengandung resiko bagi orang Rusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain mengenai masalah politik.Dan di Rusia sebagian besar masalah-masalah kemasyarakatan yang penting di defenisikan sebagai masalah politik.Dan diskusi politik harus diselenggarakan di dalamkerangka partai yaitu didalam sel-sel partai,dalam komite dan konggres partai dan badan badan yang dikendalikan partai seperti ,seperti serikat buruh dan perkumpulan professional,pers,radio dan televisi yang dikuasai oleh partai.

Komunikasi politik di Inggris dan Rusia berbeda dalam dua hal.Pertama di Inggris Pers ,radio,televise cenderung bersifat netral dalam politik.Kedua ,pandangan pandangan yang berbeda dimasukkan dalam program-program radio,televise atau Koran.Yang masing masing mungkin memiliki orientasi berbeda.Jadi walaupun beberapa surat kabar di Inggris mendukung partai konservatif di Inggris,yang lain mendukung partai buruh.Diskusi politik dalam system Radio dan televise yang di kuasai pemerintah maupun yang bukan,harus dibagi rata .Sehingga semua partai memperoleh kesempatan yang sama untuk tampil dalam media komunikasi tersebut.

UNAD menciptakan system komunikasi modern utama di Inggris dalam masyarakat yang sebagian besar hidup di pedesaaan yang berpencar pencar di daerah luas yang jarang penduduknya,dan umumnya buta huruf.Komunikasi modern yang di kembangkan melalui jaringan jaringan organisasi akan melalui media massa itu harus bersaingan dengan ratusan system komunikasi primer local dan sampai sekarang nampaknya pemerintah Inggris masih belum bias memenangkan persaingan dengan system komunikasi tradisional yang dikembangkan oleh ratusan suku suku pedalaman itu.

Sedangkan di Rusia ,semua perkumpulanatau kelompok yang ingin mengartikulasikan kepentingannya harus melalui kerangkan PKUS.Sedangkan di Inggris,partai konsevatif harus bersaing denganpartai buruh dan liberal dalam masyarakat nya.Dalam usaha memenangkan partai konservatif mengundang kelompok-kelompok kepentingan ekonomik,regional,atau lokal untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka dan untuk mempengaruhi kebijaksanaan partai .Yang membedakan pola komunkasi politik di Inggris dan Rusia adalah bahwa di Inggris ,system kelompok kepentingan Assosiasional bersifat otonom,dan bahwa partai partai harus bersaing untuk memperoleh dukungan.

Lain hal nya dengan inggris,Di rusia fungsi agregasi terjadi ditingkat atas/elit PKUS maupun dalam birokrasi dan diberbagai jabatan militer.Tuntutan dan kebutuhan dari rakyat akan diinvestasikan demi kepentingan ekonomi.Sedangkan di Inggris,dijalankan berdasarkan system pasar para pemimpin partai menawarkan rencana undang undang apabila mereka berkuasa,dan akan mengusulkan alternative kebijakan bila mereka sedang beroposisi.

D.Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan diatas bahwa pola komunikasi politik di Negara Rusia belum tergolong se bebas Di Negara Inggris.Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengemukaan pendapat yang masih “ditakuti” oleh warga negaranya,dan pengemukaan komunikasi ini tertutup untuk pihak yang bermain di PKUS saja,dan berlangsung di internal PKUS saja.Sedangkan di Inggris boleh di yang katakana peran komunikasinya lebih tertata ,dimana rakyat sebagai konstituen bias menyalurkan argumennya akan diolah oleh kelompok kepentingan,dan bias juga proses agregasi kepentingan disampaikan melalui media massa yang adildan liberal.

Daftar Pustaka

Budiarjo.miriam.Dasar-dasar ilmu politik.PT Gramedia Pustaka Utama.jakarta:2008

GabrielAlmond “poltical sozialitation and culture” dan “political Participation” dalam Comparative Politic today “(Buston little,Brown and company1974).

Mas’Oed.Mochtar.Perbandingan system politik.Ugm Press.Yogyakarta:2005

MASALAH MASALAH PEMBANGUNAN PUBLIK -tugas Gue

MASALAH MASALAH PEMBANGUNAN PUBLIK

Gambaran Umum.

Pembangunan Politik di Indonesia pasca Reformasi.

Pada tingkat masyarakat,

1. Antusiasisme berpolitik tinggi.
2. Ancaman kebebasan berdemokrasi: budaya kekerasan dan meluasnya praktek-praktek politik uang.

Pada tingkat Negara.

1.Konsensus normatif.

2.Lemahnya tradisi berdemokrasi.

• Indonesia bagian dari sistem Internasional maka pemerintah harus memiliki kredibilitas dan visi internasional dalam membina hubungan luar negeri.

• Memasuki abad ke-21, persoalan-persoalan internasional memiliki dinamika dan tingkat perubahan yang mendasar, di tengah tarik-menarik antara berbagai kekuatan besar di dunia.

• Indonesia diharapkan mampu menempatkan diri secara tepat, agar mampu mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya, termasuk tetap memperjuangkan asas-asas kemerdekaan dan keadilan dalam pergaulan masyarakat internasional, serta mengedepankan pendekatan multilateralisme dalam menyelesaikan permasalahan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

• Oleh karena itu pembangunan politik di Indonesia mencakup sebagai berikut:

• (1) Politik Dalam Negeri;

• (2) Hubungan Luar Negeri,

• (3) Penyelenggara Negara; dan

• (4) Komunikasi, Informasi dan Media massa.

Pembangunan politik dalam Negeri meliputi

• Program Perbaikan Struktur Politik.

• Program Peningkatan Kualitas Proses Politik)

• Program Pengembangan Budaya Politik).

Pertanyaan kelompok pertama:

1.Jelaskan apa yang dimaksud dengan program di tersebut di atas. Gambarkan sejelas-jelasnya.

2.Jelaskan hubungan ketiganya yaitu Struktur politik, budaya politik , proses politik.

3.Kemukakan permasalahan yang dihadapi pada program Pembangunan Politik tersebut dan sejauhmana pencapaianya dan seperti apa tindaklanjutnya ?

4.Gunakan teori/pendekatan politik yang anda pelajari

Jawaban

1.A.program Perbaikan Struktur politik adalah

Program perbaikan struktur politik ditujukan untuk menyempurnakan konstitusi sesuai dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis internasional, mengembangkan institusi politik demokrasi, dan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil dan militer, serta memantapkan mekanisme pelaksanaannya. Sasaran program ini adalah terwujudnya struktur politik yang demokratis, yang berintikan pemisahan kekuasaan yang tegas dan keseimbangan kekuasaan serta terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dan dalam menerapkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances).

Berdasarkan inisiatif lembaga legislatif, sebenarnya telah dilakukan dua kali amandemen terhadap UUD 1945. Namun, amandemen konstitusi tersebut masih belum mampu merumuskan suatu sistem ketatanegaraan yang harmonis, yang antara lain mengatur hubungan antarlembaga-lembaga tinggi negara, posisi Presiden dalam institusi TNI dan Polri, serta memfasilitasi proses demokrasi yang diharapkan. Tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 merupakan suatu hal yang harus segera diakomodasikan. Wacana yang berkembang saat ini adalah alternatif untuk membentuk Komisi Konstitusi secara independen di luar lembaga MPR guna menyelesaikan masalah dalam upaya perubahan UUD 1945.

Dalam mengatur hubungan antara pusat dan daerah, khususnya yang berkenaan dengan masalah Aceh, telah disahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yakni Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Sedangkan berkenaan dengan masalah Irian Jaya, pada tanggal 22 Oktober 2001 telah disahkan RUU Otonomi Khusus Provinsi Papua yang pada intinya akan memberikan penambahan pendapatan asli daerah dan juga memberikan keleluasaan bagi rakyat Papua untuk membentuk Majelis Rakyat Papua sebagai Dewan Pertimbangan Hak-hak Khusus Rakyat Papua, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta Komnas HAM perwakilan di Provinsi Papua. Undang-undang Otonomi Khusus tersebut akan menjadi rambu-rambu mutlak bagi terjaganya integrasi nasional. Sementara itu, dalam rangka mempersiapkan penjabaran TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, saat ini masih terus dipersiapkan bahan masukan guna penyusunan RUU mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Saat ini, telah disusun Kerangka Acuan Dialog Damai dalam rangka Rekonsiliasi Nasional tahun 2001 dan rancangan Keppres tentang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Nasional, serta rancangan Kepmendagri dan Otda tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Nasional.

Dalam rangka menjabarkan tugas dan fungsi TNI dan Polri sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, pada tanggal 1 Juli 2000 telah dikeluarkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2001 dikeluarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian yang akan lebih menjelaskan posisi TNI dan Polri dalam sistem politik demokratis saat ini sudah selesai dibahas oleh Panitia Khusus RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian dan diharapkan dapat segera disahkan pada Rapat Paripurna DPR sebelum akhir tahun 2001 ini.

Sementara itu, telah pula dipersiapkan bahan masukan untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/ DPR dan DPRD yang telah dibahas di berbagai seminar dan lokakarya, baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan penyempurnaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tersebut akan dapat diselesaikan sesegera mungkin.

B. Program Peningkatan Kualitas Proses Politik)

Program peningkatan kualitas proses politik bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, peningkatan kualitas partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat. Sasaran program ini adalah terwujudnya pemilu yang demokratis dan transparan, terwujudnya sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan (accountable), serta tersedianya fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat.

Dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemilu, pemerintah telah berupaya untuk melakukan penyempurnaan undang-undang Pemilu. Pemerintah telah melantik para anggota Tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru yang merupakan hasil proses pemilihan oleh DPR.

Sedangkan untuk lebih menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara melalui organisasi partai politik, serta untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam berpolitik sesuai aspirasi dan kepentingan politiknya, telah disusun bahan masukan untuk penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Bahan masukan tersebut telah dibahas dalam berbagai seminar dan lokakarya, baik di pusat maupun di daerah untuk mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan secara substansi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah proses revisi beberapa Undang-undang bidang politik tersebut harus disesuaikan dengan hasil akhir dari proses amandemen UUD 1945.

C. Program Pengembangan Budaya Politik).

Program pengembangan budaya politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Disamping itu program ini bertujuan untuk memberikan peran yang lebih besar bagi pemuda guna mengangkat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sasaran program adalah terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional, dan meningkatkan partisipasi pemuda melalui organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya bukanlah suatu pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penentuan materi, serta teknik/metoda pelaksanaannya. Pemerintah menyadari bahwa penanaman budaya politik yang demokratis di daerah konflik perlu dilakukan dengan metoda persuasif dan dialog agar penyelesaian konflik dapat berjalan dengan efektif.

Dalam menangani situasi di Aceh upaya terus menerus dilakukan dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Salah satu upaya awal adalah dikeluarkannya Keppres Nomor 75 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah untuk menyelesaikan konflik politik yang lebih mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Tim ini bersama GAM telah mampu bekerja sama dan berdialog untuk menyelenggarakan Jeda Kemanusiaan di Aceh, dengan difasilitasi oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC), sebuah LSM internasional independen yang berkedudukan di Swiss. Jeda Kemanusiaan untuk Aceh telah ditandatangani di Jenewa pada tanggal 12 Mei 2000. Namun perkembangannya menunjukkan bahwa Jeda Kemanusiaan yang diberlakukan tersebut ternyata belum mampu secara efektif menciptakan rasa aman bagi masyarakat Aceh. Sehingga kemudian, dikeluarkan Inpres Nomor 4 tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam rangka Penyelesaian Masalah Aceh. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, keberanian masyarakat untuk melawan GAM mulai tumbuh walaupun secara diam-diam. Rakyat juga sudah berani memberikan informasi kepada aparat tentang keberadaan GAM. Sebagai implementasi Inpres tersebut, dalam rangka memfasilitasi dialog dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, telah disusun Kerangka Acuan Dialog Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2001 pertemuan Dewan Gabungan (Joint Council) telah berlangsung di Swiss untuk meninjau kembali perkembangan dialog tentang Aceh, khususnya tentang aspek politik, keamanan dan kemanusiaan, serta memperluas peserta dialog yang meliputi seluruh komponen masyarakat Aceh (All Inclusive Dialog) dengan Pemerintah Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai fasilitator.

Dalam rangka penyelesaian persoalan tindak kekerasan dan keamanan di Aceh, pemerintah bersedia melakukan dialog dengan semua pihak termasuk GSBA dan Hassan Tiro serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak tertentu yang memintanya. Setelah mendengar pendapat berbagai kalangan di Aceh serta permasalahan-permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Oktober 2001, pada tanggal 11 Oktober 2001, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh yang berlaku selama 4 bulan sebagai kelanjutan dari Inpres Nomor 4 Tahun 2001. Diharapkan dengan dikeluarkannya Inpres baru tersebut langkah-langkah lanjutan penyelesaian masalah Aceh dapat memberikan hasil yang positif.

Dalam mengatasi permasalahan di Irian Jaya, pemerintah tetap berupaya membuka dan memelihara dialog langsung antara pemerintah pusat/daerah dengan unsur Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan juga dilakukan penanganan secara hukum. Disamping itu, pemerintah berupaya untuk memperkecil peluang dan tekanan munculnya masalah Irian Jaya di tingkat internasional, agar tidak menimbulkan kompleksitas baru dalam proses penyelesaiannya.

Dalam menangani dampak-dampak kemanusiaan kerusuhan sosial yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara, telah dilakukan upaya optimal untuk membantu para pengungsi. Pemulihan kehidupan sosial di Maluku yang telah porak poranda dilakukan dengan kebijakan terpadu, melalui gabungan pendekatan sekuriti, rekonsiliasi dan rehabilitasi, serta penegakan hukum dengan didukung oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Disamping itu, tetap diberlakukan Keadaan Darurat Sipil sampai instansi fungsional dapat mengendalikan situasi berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang ada pada masa normal dan setelah pengungsi kembali ke tempatnya dalam perasaan aman dan damai. Perkembangan terakhir di Maluku menunjukkan bahwa eskalasi konflik cenderung menurun, wilayah sebaran konflik semakin sempit terutama pada pelaksanaan tahap ketiga dari program Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku. Sedangkan di Maluku Utara, kondisi keamanannya telah menunjukkan kemajuan dan pada umumnya cukup kondusif, sweeping senjata api berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ada kekhawatiran timbulnya kembali konflik jika pasukan keamanan ditarik.

Dalam menangani konflik di Poso dan Kalimantan Barat, terus diupayakan penyelesaian melalui dialog, penegakan hukum dan peningkatan pembangunan daerah. Sementara itu, dalam menangani konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah, telah dilaksanakan dialog dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara masyarakat Dayak dan Madura, yang tertuang dalam “Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan” yang ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi secara luas guna mengusahakan rekonsiliasi kedua etnis yang bertikai. Dalam mengatasi masalah Dayak, Melayu dengan pengungsi etnis Madura di Pontianak yang rusuh akhir-akhir ini, beberapa langkah telah dipersiapkan, yaitu antara lain menciptakan persepsi yang sama dan kerjasama yang erat antara Pemda, Polri, pengungsi dan masyarakat, serta penyiapan lahan relokasi yang memadai untuk menampung seluruh pengungsi. Dalam rangka mengantisipasi potensi konflik di beberapa daerah di tanah air, pemerintah telah menyusun disain awal peta kerawanan sosial daerah untuk 6 propinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara, dan Jawa Tengah).

Sementara itu, guna menghindari praktik-praktik politik yang menggunakan uang (money politics) oleh partai-partai politik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Diharapkan pemberian dukungan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum tersebut akan turut mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

2..Hubungan Struktur Politk ,budaya politik dan Proses Politik

Sistem politik itu sangat luas namun bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut pandang yatu kultur (budaya) atau struktur (lembaga).Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik.Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada teknologi.Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara mendukung atau antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum atau opini publik.

Sedangkan Struktur Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.

Proses Politik

Proses politik merupakan dinamika perjalanan politik dalam sebuah negara. Proses politik ini tak ubahnya sebuah rotasi dalam sistem politik baik secara historis maupun secara realita dengan perspektif pendekatan sistem . Pergantian rezim kekuasaan dan pengambil kebijakan merupakan sebuah proses politik dalam perspektif historis. Proses politik secara historis merupakan sebuah upaya deskriptif-obyektif beberapa kejadian dan korelasinya dengan kejadian lainnya. Lebih lanjut diperlukan pendekatan yang integratif untuk menjelaskan unsur-unsur yang berinteraksi dan berproses (fungsional) dalam sistem politik.Proses politik ini merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah sistem politik. Akan tetapi dalam analisanya tidak cukup hanya dengan pendekatan sejarah, melainkan diperlukan pendekatan sistem yang integratif termasuk didalamnya pendekatan pelaku-sarana-tujuan dan pengambilan keputusan. Pendekatan integratif ini didorong oleh adanya interaksi fungsional (sebuah proses sub sistem yang menjaga eksistensi sebuah sistem) dalam sistem tersebut.

Melalui pendekatan yang integratif ini dapat diperoleh gambaran proses politik saat ini bahkan yang akan datang. Proses politik dapat dilihat dari lingkungan sistem politik. Kualitas sumberdaya Manusia para pelaku politik serta sarana berpolitik baik yang berupa teknologi maupun ilmu pengatahuan yang digunakan untuk mencapai tujuan merupakan satu sudut pandang terhadap sebuah proses politik dengan pendekatan Pelaku-sarana-tujuan. Proses politik juga dipengaruhi oleh pengambilan keputusan (decision making) para pelaku politik. Karl W Deutsch mengutarakan bahwasanya pencapaian tujuan sosial seyogyanya dilakukan melalui keputusan-keputusan yang aplikatif

Jadi,dapat disimpulkan bahwa hubungannya adalah ketika Budaya politik sudah dapat teridentifikasi ,pembuatan kebijakan dan transfer nilai dalam struktur politik akan mudah diimplementasikan melalui proses politik yang selalu menjalankan dinamikanya

Hubungan Luar Negeri meliputi:

1).Penguatan Politik Luar Negeri dan diplomasi

2).Program Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri.

3).Program Perluasan Perjanjian Ekstradisi

4).Program Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional dan Global Multilateral

Kelompok Soal kedua

• Jelaskan apa yang dimaksud dengan program di tersebut di atas. Gambarkan sejelas-jelasnya.

• Kemukakan permasalahan yang dihadapi pada program Pembangunan Politik Luar negeri tersebut dan sejauhmana pencapaianya dan seperti apa tindaklanjutnya ?.

• Gunakan Konsep Teori Pendekatan yang ada ketahui dalam menjelaskanya.

Penguatan Politik Luar negeri dan diplomasi

Tujuan program ini adalah meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang berorientasi pada kepentingan nasional dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa, memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggara hubungan luar negeri serta sarana dan prasarana penyelenggara hubungan luar negeri dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional.

Program Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri.

Tujuan program ini adalah untuk mencari peluang dan potensi di luar negeri dan meningkatkan dukungan masyarakat luar negeri dalam pemulihan ekonomi. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan dukungan dunia internasional kepada Indonesia dalam rangka pemulihan dan perbaikan perekonomian nasional serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program Perluasan Perjanjian Ekstradisi

Tujuan program ini adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas batas dan operasi keamanan yang berdimensi internasional serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Sasaran program ini adalah terbinanya kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas serta terwujudnya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.

Program Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional dan Global Multilateral

Tujuan program ini adalah meningkatkan kerja sama di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, baik secara bilateral, regional, maupun global/multilateral. Sasaran program ini adalah terwujudnya kerja sama internasional yang saling menguntungkan di berbagai bidang, serta terciptanya stabilitas politik di kawasan Asia dan Pasifik serta kawasan internasional lainnya.

2 Berkenaan dengan hubungan dan politik luar negeri, permasalahan pokok yang dihadapi adalah kekurangsiapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai ekses globalisasi politik dan ekonomi; dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Pengawasan Aparatur Negara meliputi;

• Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

• Peningkatan Pelayanan Publik

• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kelompok Soal ketiga

• Jelaskan apa yang dimaksud dengan program di tersebut di atas. Gambarkan sejelas-jelasnya.

• Jelaskan Hubungan pembangunan politik dengan aparatur negara ?

• Kemukakan permasalahan yang dihadapi pada program Pembangunan Politik tersebut dan sejauhmana pencapaianya dan seperti apa tindaklanjutnya ?.

Jawaban;

1

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tujuan program ini adalah menyempurnakan kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan desentralisasi yang didukung oleh pengelolaan dokumen/arsip yang lebih efektif dan efisien. Sasaran program ini adalah terciptanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terciptanya sistem ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Hasil-hasil yang dicapai dari upaya pelaksanaan untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan, antara lain (1) diterbitkannya Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND); (2) Peraturan Presiden No. 10 dan 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPND; (3) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; (4) terlaksananya berbagai kajian/evaluasi, antara lain, (a) standarisasi kompetensi pegawai; (b) mekanisme penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-undangan; (c) naskah akademik dan RUU Administrasi Pemerintahan; (5) diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (6) diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Kebijakan Pertimbangan Otonomi Daerah; (7) terlaksananya evaluasi implikasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; dan (8) telah diterbitkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu; (2) menyusun standar dan melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif; (3) mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan publik oleh aparatur negara kepada masyarakat; (4) melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan berbagai hambatan terhadap kelancaran mekanisme pasar secara sehat dan optimal.

Upaya meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha telah menghasilkan, antara lain (1) pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis pada kemampuan aplikasi nomor induk kependudukan; (2) penyempurnaan sistem pelayanan publik secara bertahap ke arah pemanfaatan teknologi informatika (e-government) untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi; (3) evaluasi sistem dan prosedur pelayanan; (4) RUU Pelayanan Publik; (5) pelaksanaan berbagai kajian atau evaluasi yang relevan, antara lain, (a) manajemen wilayah perbatasan negara; (b) perbandingan pengelolaan BUMN di berbagai negara ASEAN; (c) Badan Hukum Milik Negara (BHMN); (d) kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan negara; dan (e) evaluasi penerapan standar pelayanan publik di kabupaten/kota.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Sasaran program ini adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) merestrukturisasi dan realokasi PNS sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sebagai konsekuensi dilakukannya penghapusan, pembentukan, penggabungan, dan perubahan-perubahan instansi pemerintah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999; (2) menyempurnakan sistem rekrutmen PNS yang lebih transparan, obyektif, dan kompetitif; (3) merumuskan kompetensi jabatan PNS, sistem penilaian kinerja pegawai, serta sistem pembinaan atau pengembangan kualitas karier pegawai yang obyektif dan transparan yang memungkinkan dilakukannya sistem mutasi dan rotasi PNS antarinstansi ataupun antardaerah; (4) menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan jabatan (diklat) PNS yang tepat dan selektif sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan; (5) memperbaiki komposisi jumlah dan mutu PNS yang didukung oleh sistem administrasi kepegawaian nasional yang efisien dan efektif; (6) menyusun sistem penggajian PNS yang adil dan transparan, baik selama menjadi PNS maupun setelah pensiun, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup layak; (7) menyusun dan melaksanakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada PNS secara konsisten; (8) memantapkan netralitas PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Hasil-hasil yang dicapai dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan pegawai atau sumber daya manusia aparatur, antara lain (1) data PNS yang lebih akurat hasil dari pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS); (2) rencana penerimaan PNS secara bertahap sampai dengan tahun 2007, yang untuk tahun 2004 telah dilakukan pengadaan CPNS secara nasional sebanyak 204.584 orang, sebagaimana terperinci dalam Tabel II; dan pada tahun 2005 ini akan dilakukan penanganan tenaga honorer melalui seleksi secara khusus bagi pegawai honorer dengan perhatian khusus kepada (a) guru dan dosen, (b) tenaga kesehatan, (c) penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan (d) jabatan strategis lain; selain itu, Pemerintah juga akan melakukan pengadaan PNS secara khusus untuk mengganti PNS yang hilang/meninggal akibat terkena musibah gempa dan tsunami pada bulan Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Nias Sumatra Utara; (3) pembinaan profesionalisme dan remunerasi PNS; (4) terlaksananya akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat PNS; (5) terselenggaranya (a) Diklatpim Tingkat I Khusus dan Reguler serta Diklatpim Tingkat II; (b) Diklat Prajabatan; dan (c) pelaksanaan berbagai diklat teknis dan fungsional. Lebih lanjut, pelaksanaan diklat dalam tahun 2004–2005 tercermin dalam Tabel III.

2 Hubungan pembangunan politik dengan aparatur negara adalah sangat terkait dan timbal bali,melalui program diatas sebenarnya apabila aparatur negara telah di bangun dengan mental maupun integritas,maka untuk pembangunan politik sangatlah mungkin di lakukan dengan sebaik baik mungkin

3 Proses pembangunan politik masih terdapat tantangan yang harus dilalui,yang mana pada praktiknya pembangunan mental kepegawaian yang terlebih dahulu kita bangun,apabila mental dan karakter ini telah dijalankan maka untuk pembangunan politik kedepan nya akan lebih cerah

Sejauh ini pemerintah di Indonesia telah melakukan program program diatas yang sebagai tindak lanjut mengenai upaya perbaikan aparatur yang menjadi pengaruh besar kepada pembangunan politik.

• Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Media Massa

• Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika dan Media Massa

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

Kelompok Soal empat

• Jelaskan apa yang dimaksud dengan program di tersebut di atas. Gambarkan sejelas-jelasnya.

• Jelaskan Hubungan antara Pembangunan politik dengan pembangunan komunikasi ?

• Kemukakan permasalahan yang dihadapi pada program Pengembangan Informasi tersebut dan sejauhmana pencapaianya dan seperti apa tindaklanjutnya ?

Jawaban

1. Tujuan program ini adalah meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antarlembaga politik dengan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sasaran program ini adalah terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran arus informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol politik yang lebih terbuka. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk dan menyempurnakan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan media massa; (2) membentuk kebijakan teknologi informasi; (3) memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan media secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi; (4) mendukung perwujudan upaya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; (5) meningkatkan pengembangan dan kemudahan bagi penyiaran televisi swasta dan penyiaran publik yang berkualitas; (6) memberikan jaminan kebebasan bagi media massa dalam melakukan kontrol sosial dan politik; (7) mengembangkan institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengkajian, pelayanan, dan pemantauan terhadap pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; (8) meningkatkan pengkajian dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi.

Program Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika, dan Media Massa

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses sosialisasi, agregasi, serta artikulasi politik dan sosial budaya. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat secara optimal dengan kemampuan untuk menjangkau semua jenis media informasi yang ada. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah secara transparan; (2) membangun jaringan komunikasi dan informasi antarpusat, pusat dan daerah dan antardaerah, serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

Tujuan program ini adalah meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat. Sasaran program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyeleksi informasi agar tidak menimbulkan hilangnya rasa saling percaya antaranggota masyarakat, serta yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang mengancam integrasi nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada informasi program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan informasi nasional; (3) meningkatkan pelayanan informasi internasional; dan (4) meningkatkan pelayanan informasi multimedia.

Permasalahan yang dihadapi untuk program di atas ialah kurangnyankerjasama antara pihak swasta yang engelola media,sehingga media cenderung lebih mengarah ke konsumeristik.