Makalah MPP

TUGAS INDIVIDU

NAMA            :WIRIYANTO ASWIR

NIM                :1001120219

MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK DAN EKONOMI

A.PENGANTAR

            Pembangunan politik dan Ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan satu dan lainnya.Hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu pembangunan politik yang baik,yang bertujuan membentuk suatu tata politik suatu negara yang mencapai kemakmuran,sisi ekonomi yang akan melakukan perbaikan kesejahteraan dalam hal ini tidak bisa dipandang enteng.

Dan untuk mencapai kemakmuran tersebut,diperlukan penegakan keadilan.Pembangunan harus diisi dengan keadilan.[1]Keadilan sosial dan keadilan Ekonomi bagi seluruh masyarakat yang ada suatu negara.

B.Teori

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan defenisi pembangunan politik, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992).[2]

Menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional [3]:

1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.

2. Pembangunna politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

 3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik

Defenisi Pembangunan Politik menurut Ahli:

Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi Para ahli ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1975)

Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur. Banyak orang merasa bahwa demokrasi tidak sesuai dengan pembangunan. Mereka memandang bahwa pembangunan hampir seluruhnya sebagai proses ekonomi dan proses tertib sosial. Komponen politik dari pandangan ini biasanya berpusat pada stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan secara tertib dan terarah. Stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo jelas bukan pembangunan, kecuali jika pilihanya adalah penciptaan keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963)

Studi Ekonomi Mempelajari bagaimana orang/keluarga/ masyarakat/perusahaan (micro) dan negara/pemerintah (macro) memilih (choice) dan menggunakan sumberdaya (resources) produktif (productive) yang langka (disefeciency), karena dianggap memiliki manfaat (utilities) atau alternatif prioritas (priority) untuk menghasilkan barang (goods) dan jasa (service) dengan mendistribusikan (distribution) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif (consumtive) untuk kebutuhan sekarang (saving) dan masa depan (investasi) dengan menggunakan uang (money) maupun dengan tukar menukar sesuatu (barter/ exchange)

C.Pembahasan

Dalam teori diatas kita bisa memperhatikan adanya hubungan antara masalah pembangunan politik dan Ekonomi.Yang mana beberapa masalah pembangunan politik yang kita hadapi adalah beberapa masalah pembangunan di Indonesia :

1. Tingginya jumlah pengangguran

2. Kesenjangan pembangunan

3. Rendahnya kualitas SDM

4. Menurunnya kualitas SDA

5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan

6. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik

7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan

8. Ancaman separatisme dan terorisme

9. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi

    (konvensional, transnasional)

10. Rendahnya kemampuan Hankam

Sepuluh hal di atas adalah persoalan yang tengah kita hadapi dalam sistem politik Indonesia,ditambah lagi kita perlu mengingat beberapa tuntutan reformasi yang digulirkan dalam dinamikan politik di Indonesia,antara lain ;

•      Perbaikan Ekonomi

•      Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance)

•      Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law)

•      Demokrasi, dan

•      Bersih dari  KKN

•      Aparat Birokrasi yang Netral (A-Poilitis) dan Profesional

•      Efesiensi, Transparan, dan Akuntabel

Dalam point pertama ,disebutkan tuntutan perbaikan Ekonomi,dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana pendekatan ekonomi dalam memandang persoalan politik yang ada saat ini.

Metode/Pendekatan	Substansi/Fenomena   Ekonomi	Substansi/Fenomena     Politik
Ilmu Ekonomi	Ekonomi Makro  Ekonomi Produksi	Public Choice
Ilmu Politik	Pendekatan   Kekuasaan      terhadap Ekonomi    (Rational Choice)	Ilmu Politik

Berbagai macam bentuk pemerintahan yang terjadi di negara dunia ini mengalami perubahan dengan mencoba memformulasikan konsep tatanan pemerintahan yang baik yang juga dapat mengembangkan pembangunan ekonomi yang stabil di masing-masing negara. Pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan yang di impikan oleh berbagai negara karena system pemerintahan ini dianggap baik untuk kestabilan suatu bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Segala sesuatu berasal dari, oleh dan untuk rakyat adalah inti dari konsep pemerintahan yang demokratis, sehingga dapat menjamin kebebasan masing-masing individu dalam suatu negara untuk bergerak mengembangkan dan melakukan hal yang mereka inginkan.[4]

Robert Dahl menyatakan bahwa setidaknya ada lima standar yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu proses politik berlangsung secara demokratis atau tidak. Kelima criteria tersebut adalah: a. partisipasi yang efektif, b. persamaan dalam memberikan suara, c. pemahaman yang jernih dari warga negara atau kelompok asosiasi, d. pengawasan agenda dan, e. mencakup orang dewasa.

Secara tradisional, tujuan penyelenggaraan pemerintahan demokrasi adalah untuk mencegah akumulasi kekuasaan kedalam satu atau beberapa orang. Demokrasi sebagaimana dikemukakan Winston Churchill sebagai 'least bad' form of government, artinya bahwa pemerintahan demokrasi bertujuan mengurangi ketidakpastian dan instabilitas serta menjamin warga negara dalam mendapatkan kesempatan yang berkala.

Dalam hal perekonomian, sistem ekonomi didalam negara yang demokrasi berjalan menuju perekonomian yang liberal. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami". Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.

Hubungan Pemerintahan dan Kemajuan suatu Negara

Sikap suatu pemerintah dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Termasuk didalamnya adalah hal perekonomian, pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang menyangkut 3 aspek, diantaranya: untuk menyehatkan persaingan pasar dengan membuka kesempatan bagi pendatang baru, mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha dan pengambilan keputusan produksi maupun harga, pemerintah telah mulai merombak status BUMN menjadi persero dan mengalihkan saham dari perusahaan negara pada sektor swasta. Dengan demikian pemeintah Indonesia secara langsung telah menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal meskipun tidak diimbangi dengan kestabilan industry dalam negeri.

Kemajuan ekonomi suatu negara pasti memiliki keterkaitan rezim disuatu negara karena, rezim suatu negara memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan sistem ekonomi yang diinginkan. Kebijakan rezim suatu negara dalam memajukan ekonomi memiliki dua tipe kebijakan didalamnya, menurut Mynt yang pertama kebijakan melihat keluar (outward looking policy) dan kedua kebijakan melihat ke dalam (inward looking policy). Kebijakan ke dalam berhubungan dengan intervensi negara yang besar dalam wilayah ekonomi yang dihubungkan dengan kebijakan ekonomi yang direncanakan, dengan memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Sebaliknya, melihat kebijakan keluar lebih mengandalkan intensif ekonomi dan peran yang lebih besar pada mekanisme pasar perdagangan luar negeri.

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam laporan-laporan internasional banyak dijumpai konsep “economic growth”. Konsep tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan sebagai adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Secara matematis definisi ini menyiratkan gerakan keluar dari kurva kemungkinan produksi dalam perekonomian.

Menurut Meier dan Baldwin (dalam Safril, 2003:142) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses itu pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang”.

Hal senada dikemukakan pula oleh Djojohadikusumo (1991) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill”.

Bila dianalisa lebih lanjut diperoleh beberapa kesimpulan umum tentang pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada perubahan stuktural yang bersifat kualitatif.
2. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan out put yang lebih banyak, tetapi juga terdapat perubahan dalam lembaga dan teknik produksi maupun skill dalam menghasilkan output.
3. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan-perubahan dalam struktur output sebagai akibat adanya alokasi input pada sektor perekonomian.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat suatu bangsa.

a.    Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama mempebaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat menyentuh seluruh aspek perekonomian masyarakat dan pemerataan hasil-hasilnya, maka pemerintah mengeluarkan beberapa arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.

b.    Arah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik yang demokratis, yang telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional (tahun 90-an), yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi di segala bidang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah penyelelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan ekonomi dengan paradigma baru Indonesia yang berwawasan kerakyatan.[5]

Selain dari arah pembangunan Ekonomi Indonesia,kita juga dapat melihat bagaimana formulasi kebijakan bidang pembangunan dalam hal ini fokus bidang ekonomi dalam strategi pembangunan Ekonomi nasional Indonesia

MACAM–MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA[6]

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

1.      Strategi Pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle – down – effect ) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3. Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan tersebut walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan[7]

Dalam melakukan pembangunan suatu negara atau bangsa diperlukan strategi yang bagus untuk mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi di dalam strategi itu pasti ada faktor – faktor yang memperngaruhinya. Faktor – faktor  tersebut adalah :

1. Sumber Daya Alam ( SDA ), adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, jika SDA mencukupi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan .
2. Sumber Daya Manusia ( SDM ), merupakan salah satu faktor berikutnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika semakin baik SDM, maka akan semakin cepat jalannya suatu pembangunan.
3. Tenaga Ahli, disini tenaga ahli bisa di samakan dengan SDM, tetapi tenaga ahli adalah SDM yang dilatih dan di didik sehingga lebih mempunyai skill dan keterampilan.
4. Teknologi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, karena penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa atau negara.

 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :

• Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
• Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
• Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
• Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

2. Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

3. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik. 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN[8]

1. Manfaat Perencanaan Pembangunan

Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu, sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

• Tujuan akhir yang dikehendaki.
• Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
• Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
• Masalah-masalah yang dihadapi.
• Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
• Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.
• Individu, organisasi, atau badan pelaksananya.
• Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

2. Periode Perencanaan Pembangunan

Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :

• Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

• Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998

Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

• Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000

Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.

• Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004

Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

D.Kesimpulan

Masalah Pembangunan Politik tidak terlepas hubungannya dengan bidang Ekonomi.Dalam hal ini sangat berkaitan dikarenakan tujuan dari pengentasan permasalahan pembangunan politik adalah terciptanya kemakmuran dalam suatu sistem politik suatu negara.

Dalam perkembangannya,persoalan ekonomi merupakan salah satu tuntutan reformasi di Indonesia,dalam hal ini pemerintah Indonesia ,telah mengupayakan berbagai strategi Nasional untuk mengadakan pembangunan di bidang ekonomi,yang tujuannya selain untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang merupakan amanah UUD 1945 dan tujuan Negara Republik Indonesia, ,juga merupakan suatu pembangunan Ekonomi Politik yang terjadi di negara Indonesia melalui berbagai tahapan perkembangan dalam perjalanannya.

Daftar Pustaka

Harry Azhar Azis,dalam GAGASAN :Refleksi Kepemimpinan dan Demokrasi.hal.138 Vol.3 Tahun 2012

Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn terakhir diunggah pada 16 April 2013.pukul 10 .22 wib

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi           http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl 10.25

http://azmuharam.blogspot.com/2010/11/ekonomi-politik-pembangunan-i-demokrasi.html terakhir diunggah pada 6 April 2013 pkl 09.45 wib.

http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl.09.27 wib

---

[1] Harry Azhar Azis,dalam GAGASAN :Refleksi Kepemimpinan dan Demokrasi.hal.138 Vol.3 Tahun 2012

[2] http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl.09.27 wib

[3] Ibid.

[4] http://azmuharam.blogspot.com/2010/11/ekonomi-politik-pembangunan-i-demokrasi.html terakhir diunggah pada 6 April 2013 pkl 09.45 wib.

[5] Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

[6] http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn terakhir diunggah pada 16 April 2013.pukul 10 .22 wib

[7] (DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

[8] http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi           http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl 10.25