temuan baru tentang lumpur lapindo

SEBUAH tim peneliti independen yang terdiri dari para ahli geologi dari Universitas Durham, Inggris dan Universitas California, Amerika Serikat, kemarin mengungkapkan temuan penting sehubungan semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo. Menurut laporan mereka yang dikutip oleh kantor berita AP, luapan lumpur itu hampir dipastikan diakibatkan oleh kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. Mereka bahkan menyebut dengan istilah “99 persen” untuk tidak menyebut 100 persen sebagai kesalahan teknis pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Gempa bumi memang bisa menyebabkan luapan lumpur, tapi menurut mereka kemungkinan itu sangat kecil, mengingat titik gempa yang cukup jauh dari sumur pengeboran Banjar-Panji 1 Lapindo.
Laporan para peneliti itu merupakan laporan resmi pertama dari hasil penelitian independen yang dilakukan oleh para geologi internasional tentang luapan lumpur panas Lapindo. Hingga munculnya laporan tersebut, laporan-laporan yang ada tentang lumpur Lapindo tak pernah secara khusus menyebutkan kesalahan pengeboran sebagai satu-satunya penyebab.
Misalnya sebuah laporan yang pernah dikutip oleh Kompas, hanya menyebutkan bahwa 11 hari sebelum semburan gas, Lapindo sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa itu seharusnya sudah harus dipasang sebelum pengeboran hingga di formasi kujung atau lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak di kedalaman 2.804 meter. Namun Lapindo tidak memasang casing berdiameter 5/8 inci itu pada kedalaman 2.590 meter. Padahal pemasangan casing adalah salah satu rambu keselamatan dalam pengeboran. Namun laporan itu tak pernah menyebutkan secara tegas, apakah hal itu sebagai kelalaian itu yang dilakukan oleh Lapindo atau tidak.
Laporan dari para peneliti internasional itu, sekaligus juga memutarbalikkan anggapan yang sejauh ini telanjur dipercaya bahwa bencana luapan lumpur yang menenggelamkan 12 desa dan menyebabkan 30 ribu orang kehilangan tempat tinggal itu— diakibatkan oleh gesekan lempeng bumi pasca gempa bumi di Yogyakarta, beberapa hari sebelum lumpur meluap pada 29 Mei 2006. Pihak Lapindo termasuk yang paling berkepentingan dengan dalil bencana alam itu.
Selama dua hari pada 20-21 Februari 2007, Ikatan Ahli Geologi Indonesia pernah menyelenggarakan lokakarya internasional tentang luapan lumpur panas Lapindo di Jakarta. Lokakarya itu menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan mengangkat tema diskusi bertajuk “International Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano.” Hasilnya mengejutkan: peserta lokakarya yang katanya juga menghadirkan ilmuwan dari luar negeri itu berkesimpulan, semburan lumpur panas Lapindo diakibatkan oleh gempa bumi.
Bertolak Belakang dan Manipulatif
Kesimpulan dari lokakarya dari para ahli geologi itu lalu menjadi pegangan Lapindo. Dalam kasus luapan lumpur itu dan antara lain karena “rekomendasi” IAGI berdasarkan kesimpulan lokakarya itu, pihak Lapindo bersikeras bahwa penyebab semburan lumpur adalah efek dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada awal Mei 2006. Beberapa pihak yang sependapat dengan alasan itu, menyebutnya sebagai bencana yang sulit tidak diperhitungkan sehingga karena itu, pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dan mengambil alih persoalan.
Namun beberapa kalangan yang lain justru menganggap kesimpulan semacam itu terlalu prematur. Sony Keraaf Ketua komisi II DPR-RI yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup bahkan mengatakan adalah manipulasi fakta jika semburan lumpur Sidoarjo adalah akibat gempa bumi. Dikutip oleh situs Tempointeraktif, Ketua IAGI periode 1973-1975, Koesoemadinata, juga tak kalah sengit memberikan komentar terhadap kesimpulan lokakarya IAGI. Koesoemadinata menilai kesimpulan lokakarya itu tidak mencerminkan IAGI yang independen, tidak relevan dengan materi, bahkan cenderung bertolak belakang. Tak lupa Koesoemadinata mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan hasil lokakarya yang disebutkan bertaraf internasional itu.
Menurut Koesoemadinata, sebagai lembaga ilmuwan yang independen IAGI seharusnya juga memberi ruang mengenai adanya pendapat bahwa semburan lumpur panas itu terjadi karena kelalaian pengeboran. Koesoemadinata mengkhawatirkan IAGI telah digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal menurut dia, kebenaran ilmiah sebagai ilmuwan harus dipertahankan.
Masih Berpotensi
Beberapa laporan menyebutkan lumpur panas Lapindo yang menyembur dapat mencapai 125 ribu meter kubik per hari dengan bau menyengat. Untuk mengetahui volume lumpur yang sudah merendam 600 hektare sawah, dan menenggelamkan 10 ribuan rumah penduduk Porong, tinggal mengalikan jumlah hari selama dua tahun terakhir dengan debit lumpur yang dikeluarkan setiap hari.
Tak jauh dari lokasi eksplorasi sumur Banjar Panji 1 dulunya berdiri 24 pabrik yang memproduksi berbagai komoditas dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Sejak lumpur meluap, semua pabrik itu terkubur oleh lumpur termasuk perekonomian kecil yang diusahakan oleh penduduk setempat. Hingga setahun bencana, Kamar Dagang dan Industri Jatim mencatat, jumlah kerugian akibat kasus lumpur Lapindo yang diderita pelaku industri mencapai Rp 2 triliun. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan, kerugian langsung maupun tak langsung yang ditimbulkan oleh bocornya sumur gas Lapindo sudah mencapai Rp 27,4 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pernah menaksir luas kawasan bencana akibat semburan lumpur panas Lapindo mencapai sekitar 400 hektare. Itu taksiran Pak Menteri pada beberapa bulan pertama bencana lumpur Lapindo. Sekarang, luas areal itu tentu saja telah bertambah dan semuanya menjadi hak Lapindo, karena mereka telah mengklaim membayarkan ganti rugi kepada penduduk yang ikut menjadi korban.
Rennier A.R. Latief yang pernah menjabat Direktur Utama Lapindo mengatakan, dalam dua tahun mendatang Grup Bakrie akan mendapatkan untung besar dari luasnya areal bencana itu. Terutama jika areal itu kelak benar-benar kering. Seorang pakar dan pelaku bisnis perminyakan mengatakan, di areal itu masih tersimpan cadangan gas dan minyak yang cukup besar. Grup Bakrie, kata dia, hanya menunggu waktu sembari mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada sebagian penduduk yang kini masih belum menerima ganti rugi dari Lapindo.
Laporan terbaru dari para ahli geologi Inggris dan Amerika Serikat yang dipublikasikan Selasa kemarin, tentu akan menimbulkan perdebatan. Namun temuan itu seharusnya mulai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat luapan lumpur Lapindo di luar pertimbangan IAGI yang menyebutkan luapan lumpur itu akibat efek gempa bumi. Antara lain untuk meminta pertanggungjawaban Grup Bakrie secara ekonomi dan sosial dan tidak lagi membebankan sebagian atau semua akibat luapan lumpur itu kepada keuangan negara.