Pages

Monday, December 2, 2013

Debat Indonesia Fisip Summit UNPAD 2013

well.sejak jadi ketum hmi fisip,postingan mulai ngadat,aku jarang nulis,cuma baca tetap,jadi ceritanya kemarin baru rangking 4 lomba dbat,aku masuk satu tim Himip,sama yani dan tia, adek di jurusan ip,juara 1 nya UI,juara 2 UGM,juara tiga UGM,,,salut buat unpad,kawan kawan dari stt pln jakarta,dan kawan kawan bem fisip unsyah kuala aceh,serta kawan kawan unair,,,


Sunday, June 9, 2013

hari ini cukup melelahkan,konvensi sudah diatr,hasilnya tetap sama ,dua kader terbaik komisariat gak mau nyatu,hmm,agak segan sama mpk-pk,cuma ya begitu,kami pikir pengurus tetap putuskan ,komisariat akan mendukung ke dua duanya,dalam catatan tidak turut campur,tetap semangat,dan jgn lupa komisariat,atau den hantam

Monday, June 3, 2013

Makalah Pemikiran Politik Nurcholish Madjid



Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan Politik
Oleh :Wiriyanto Aswir

A.Pengantar
Nurcholish Madjid atau Cak Nur (1939-2005) dikenal sebagai pemikir islam yang paling controversial.Pandangannya tentang :Sekulerisasi,Islam Yes Partai Islam No,tidak ada Negara Islam ,hingga pluralism,telahmenyulut perdebatan panjang.Ia mendobrakkebekuan politik dengan seruan oposisi ,Pancasila sebagai ideology terbuka,dan pencalonan dirinya sebagai presiden dengan modal pikiran.Belakangan ia dikenal sebagai guru bangsa lantaran seruan-seruan yang memberi arah masa depan bangsa.
Peta bumi intelektual Indonesia cukup kaya dengan kehadiran para pionir, raksasa pemikir, dan para martir yang mempersembahkan diri demi pengayaan kecerdasan rakyat nusantara. Mereka tak semuanya melewati karpet merah sejarah —berujung dengan penghormatan dan pengakuan mulia. Tak kurang-kurang pula tokoh yang perlaya dengan penistaan degil, serta selalu berbuntut dengan kontroversi.Potret kultural seperti inilah yang menjadi lahan semai gagasan-gagasan progresif dari seorang Santri Jombang yang juga nyantri di Chicago University, yaitu Nurcholis Madjid.
Oposisi ide terhadap Cak Nur, dengan hormat kita menyebut yang bersumber dari: Endang Saefudin Anshari, HM. Rasyidi, Ridwan Saidi, Daud Rasyid, atau bahkan Akhmad Soemargono, serta sayap radikal kelompok-kelompok Islam lain, menurut saya benar ketika mengatakan bahwa Cak Nur tidak orisinil.
Tapi sama sekali tak boleh menyedot takaran persembahan ide Cak Nur yang artikulatif. Cak Nur tak terbang sendiri dengan keresahan untuk memberangus sikap ber-Islam yang jumud, taklid, dan anti intelektual. Sebab, sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, dalam epilog oleh Buddy Munawar Rachman, bahwa Bung Karno pun jauh-jauh hari sudah menggagas perlunya menyerap Api Islam. Si Bung Besar itu berdakwah bahwa Umat Islam Indonesia hanya bisa menangkap abu dan arang Islam.

B.Teori
Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai,ide-ide atau norma-norma,kepercayaan atau keyakinan,suatu weltanchaung,yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya.[1]
            Kesadaran pemahaman manusia –diakui- tidak akan pernah sedemikian mandiri dan terlepas dari realitas dari ruang lingkupnya (Hans Georger Gadamer:1975) Hal itu dikarenakan keberadaan manusia berikut pemahamannya selalu berada pada ranah situasional.[2]
            Pada dasarnya,sebagaimana yang diakui ahli psikologi,apa yang diuraikan oleh seseorang, adalah terkait berbagai problem yang ada di dalam kehidupannya.Hal ini mencerminkan bahwa mereka adalah mereka termasuk ke dalam kategori mahkluk yang tak bisa melepaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk memberi makna ,berarti berusaha untuk memahami dan “memahami” adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari faksinitas eksistensi maupun nilai-nilai miliki dan ruang waktu yang melingkupinya[3]

C.Pembahasan
            Cak Nur bukan saja raksasa intelektual yang pernah dimiliki negeri ini. Ia, seperti halnya intelektual sejati lainnya, hidup dalam nuansa kesahajaan yang patut diteladani. Ia hidup sederhana. Bahkan pernah tak mampu mengobati anaknya yang sakit (mengingatkan kita kepada tokoh Agus Salim, yang meski dihargai di mana-mana, tetapi hidup dari kontrakan ke kontrakkan, juga terhadap Bung Hatta). Ia juga seorang intelektual organik, yang tahu berbuat konkret. Termasuk bertindak secara gigih dalam melawan arus. Di saat orang ramai-ramai membuat sakralisasi terhadap partai islam, ia berkibar dengan kredo: Islam Yes, Partai Islam No! Atau tatkala banyak orang “bedol desa” ke Partai Golkar, ia malah berkampanye untuk PPP. Karena, menurutnya, demokrasi butuh kekuatan pengimbang, dan PPP adalah ban kempes yang harus dipompa[4]Daya dobrak ide Cak Nur pertama-tama menohok pada sikap puritan Ummat Islam Indonesia, yang ideologis-politis, apologetik, dan terperangkap dalam formalism-legalisme. Dalam jangka pendek, kadang sikap ini memang terkesan heroik dan memuaskan nafsu. Sayangnya, tak ada kreativitas dan inovasi apapun di sana, kecuali mengulang-ulang lagu lama. Pada akhirnya, terlihat bahwa opini sedemikian adalah palsu, dan menjadi bumerang yang memukul balik Ummat Islam[5] Jika Islam menjadi kekuatan politik, maka ia akan sektarian, terbatas dan ekslusif. Sementara Islam, menurut Cak Nur, bukanlah agama formalistik, melainkan substansinya berpijak pada nilai, moral dan etik. Dengan demikian, kekuatan Islam adalah kekuatan budaya, yang maknanya terlihat pada penghormatan terhadap keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme. Agenda-agenda seperti itu, tentu akan berkesuaian dan sinergik dengan kelompok lain[6]
Kegentingan yang memaksa Cak Nur untuk menggulirkan ide-ide pembaruannya berawal dari imprasse politik Islam Pasca Orde Lama.Turut andil dalam memberi jalan bagi kelahiran Orde Baru,harapan kalangan aktivis politik Islam bagi rehabilitas PartaiMasyumi  yang dibekukan rezim Sukarno bagai pungguk merindukan bulan,Setelah Suharto menolaknya pada bulan Januari 1967.Kenyataan ini melambungkan kekecewaan politik yang mendalam terutama di kalangan para tokoh dan aktivis politik Islam dari angkatan tua [7]
Pergeseran pemikiran Cak Nur kea rah pemikiran Islam yang lebih prograsif merupakan hasil dari dinamika diri dan lingkungan intelektualnya ,Seperti yg dikatakan Wahib (1961:160-161) :”Nurcholis Madjid adalah orang yang senang belajar dan membaca.Buku adalah pacarnya yang pertama .Walau dia sudah merasa benar,tapi karena kesediaannya untuk senantiasa belajar,memaksanya lama – lama untuk mempersoalkan kembali apa yang telah diyakininya ‘.Karena hobi membacanya ,kata Wahib,Madjid adalah orang yang cukup punya peralatan ilmu sehingga dengan suatu perubahan mental saja dia sudah sanggup meloncat jauh ke depan mengejar ketinggalan-ketinggalannya (h.163).Madjid juga merupakan seorang individu yang independen yang tidak memiliki mentor khusus.Bagi seoprang mahasiswa IAIN ,menjadi ketua HmI merupakan sesuatu yang tak lazim dan ini juga mencerminkan kekuatan pribadinya.Cak Nur juga menunjukkan kecenderungan kuat di kalangan para mahasiswa IAIN dan pesantren tradisional untuk tidak terlalu radikal dan sangat mendambakan melek pengetahuan saintifik Barat dan bahasa “wacana intelektual’ modern.Namun,impetus utama bagi pembaruan pemikirannya merupakan berkah atas kunjungannya secara langsung ke Amerika Serikat dan Timur Tengah ,Pada bulan Oktober 1968,dia diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat oleh Departemen Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat dibawah sponsor Council for Leaders and Specialist (CLS).ALasan dibalik undangan ini ,menurut seorang pejabat Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,ialah sekedar memperlihatkan apa yang dia benci selama ini’(Wahib ,1981:161) .Selama dua bulan perjalanannya di Amerika ,dia mengunjungi universitas-universitas dan belajar tentang kehidupan akademis dari para mahasiswa,mengikuti seminar-seminar dan diskusi-diskusi dengan beberapa tokoh akademis dan politik,dan menyaksikan langsung prestasi-prestasi peradaban Barat .Dia juga berkesimpulan untuk menemui kompratriotnya ,seorang intelektual sosialis berpengaruh ,Soejatmoko .Yang saat itu menjadi duta Besar Indonesia di AS,yang menyambut kunjungannya dengan ramah.[8]
Perubahan mental Cak Nur mulai terjadi, meski tidak berlangsung secara radikal dan serta-merta. Bulan-bulan berikutnya di tahun 1969 merupakan bulan-bulan yang kritis bagi pemikiran Cak Nur mengenai liberalisme Islam. Dia masih terus melakukan refleksi diri, apakah akan berpihak kepada usaha integrasi ummat ataukah terlibat dalam gerakan pembaharuan. Sebuah faktor yang berpengaruh dalam langkahnya menuju gerakan pembaharuan datang dari ‘komunitas epistemiknya’, berupa lingkaran-lingaran diskusi kelompok kecil secara informal, yang diikuti oleh rekan-rekan terdekatnya.Salah seorang tokoh kunci yang terlibat dalam proses ini adalah Utomo Dananjaya. Dia adalah seorang pemimpin PII (1967-1969) yang moderat dan menjadi seorang sahabat dekat Cak Nur. Pada tahun 1969 itu, Utomo mengaktifkan kembali tradisi mengundang ketua HMI (pada saat itu Madjid) untuk memberikan ceramah di hadapan Kongres Nasional PII (yang diadakan di Bandung pada tahun itu). Pada tahun yang sama, pada saat acara halal bihalal setelah ‘Idul Fitri, Utomo mengadakan sebuah diskusi dengan tema ‘Integrasi Ummat Islam’ yang diikuti oleh Subchan Z.E. (dari NU), H.M. Rasjidi (dari Muhammadiyah), Anwar Tjokroaminoto (dari PSII), dan Rusli Khalil (dari Perti). Namun, setelah diskusi itu, Dananjaya menangkap kesan bahwa agenda integrasi belum diterima dengan baik. Maka, dia pun mulai mengadakan diskusi-diskusi kelompok kecil, yang melibatkan rekan-rekan terdekatnya: seperti Nurcholish Madjid (dari HMI), Usep Fathuddin (dari PII), dan Anwar Saleh (dari GPII), untuk memecahkan dilema apakah mendukung tujuan integrasi yang tak praktis ataukah berpihak kepada gerakan pembaharuan yang bisa menciptakan perpecahan.[9]Selain diskusi-diskusi kelompok kecil, Cak Nur juga mengadakan diskusi-diskusi dengan para pemimpin Masjumi seperti Prawoto Mangkusasmita, Mohamad Roem, dan Osman Raliby, dan dari mereka, dia mendapat kesan bahwa orang-orang ini tidak benar-benar menganggap ide mengenai negara Islam sebagai harga mati atau prioritas yang mendesak. Dalam pandangannya: ‘Mereka memang memiliki sebuah ide mengenai bagaimana kira-kira negara Islam, namun hal itu harus dicapai lewat mekanisme-mekanisme demokratis. Bahkan seorang seperti Roem tidak mencita-citakan negara Islam, meskipun dia tetap simpati dengan para pendukung cita-cita itu’.[10]Meskipun diskusi-diskusi kelompok kecil itu tidak mencapai hasil konklusif apapun, diskusi-diskusi tersebut cukup memberikan inspirasi baru bagi para pesertanya. Sudah sejak akhir November 1969, Cak Nur menulis surat-surat pribadi kepada Ahmad Wahib dan Djohan Effendi, dua tokoh utama pemikiran liberal yang telah mengundurkan diri dari HMI pada tanggal 30 September dan 10 Oktober 1969, karena ketidaksepakatannya dengan kelompok Islamis dalam tubuh HMI. Dalam suratnya, dia menyatakan kesepakatannya dengan ide-ide pokok dari kedua individu tersebut, namun juga meminta pengertian mereka tentang sulitnya mengimplementasikan ide-ide semacam itu di HMI (Wahib 1981: 165-166). Kemudian, dalam persiapan acara halal bihalal setelah ‘Idul fitri pada tahun 1970, yang diorganisir bersama oleh empat organisasi mahasiswa-pelajar dan sarjana Muslim, yaitu HMI, GPI, PII, dan Persami, pihak panitia yang antara lain terdiri dari para peserta diskusi kelompok kecil tersebut, sepakat untuk memilih ‘pembaharuan pemikiran dan integrasi’ sebagai tema diskusi silaturahmi. Tujuan awal pemilihan tema tersebut sekadar untuk menstimulus diskusi dan menggarisbawahi keinginan dari pemimpin kelompok-kelompok pemuda Muslim tersebut untuk menemukan solusi  bagi problem-problem ummat yang sangat berat. Awalnya, intelektual yang diundang untuk memberikan ceramah pada kesempatan itu adalah Alfian (seorang intelektual Muslim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Namun dia berhalangan hadir. Karena itu, Harun Nasution (seorang sarjana Islam yang rasionalis dari IAIN) dipilih sebagai pengantinya. Ternyata, Nasution juga berhalangan. Akhirnya, Cak Nur ditunjuk sebagai pembicara.[11]
Dalam acara halal bihalal itu, yang diadakan pada tanggal 2 Januari 1970, Cak Nur mempresentasikan sebuah makalah berjudul ‘Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat’. Dalam ceramah itu, dia menjelaskan bahwa dalam pandangannya, agenda integrasi merupakan pendekatan yang tak praktis. Struktur peluang politik Orde Baru mengharuskan adanya perubahan dalam kondisi perilaku dan emosional ummat Muslim, sementara pendekatan integrasi yang bersifat idealistik hanya akan mengabadikan kemandulan dan kejumudan intelektual dalam ummat. Dia percaya bahwa hilangnya apa yang dia sebut sebagai ‘psychological striking force’ dari diri ummat Muslim telah menyebabkan ‘kemunduran 25 tahun’ bagi ummat, dan hal ini terlalu kompleks untuk diselesaikan lewat sebuah pendekatan berorientasi integrasi. Maka, dia menganggap agenda pembaharuan pemikiran Islam sebagai obat bagai malaise yang dialami ummat. Isu-isu kontroversial dari agenda ini mungkin akan menghalangi usaha-usaha untuk menciptakan integrasi, namun dalam penilaiannya, risiko tersebut memang pantas untuk ditanggung. Bahkan meskipun proyek tersebut gagal untuk melahirkan hasil seperti yang diharapkan, proyek tersebut masih berguna paling tidak sebagai upaya untuk menyingkirkan beban kejumudan intelektual. Ditambahkannya, proyek ini menjadi lebih mendesak lagi jika dipertimbangkan adanya kenyataan bahwa organisasi-organisasi Islam reformis yang mapan, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan yang lainnya, telah kehilangan semangat pembaharuan dan √©lan vital-nya sehingga menyebabkan mereka menjadi tak ada bedanya dengan, dan bahkan kalah progresif dari, organisasi-organisasi Muslim tradisionalis.Saat menjelaskan garis besar pemikirannya mengenai ‘pembaharuan’, Cak Nur sampai pada sebuah poin yang krusial. Dia yakin bahwa proses pembaharuan ini haruslah dimulai dengan membebaskan ummat dari ‘nilai-nilai tradisional’-nya dan menggantinya dengan ‘nilai-nilai yang berorientasi masa depan’. Menurutnya, proses pembebasan ini mengharuskan ummat untul mengadopsi ‘sekularisasi’, mempromosikan kebebasan intelektual, menjalankan ‘ide tentang kemajuan’ (idea of progress), dan mengembangkan sikap-sikap terbuka. Apa yang dia maksudkan dengan istilah ‘sekularisasi’ di sini tidaklah identik dengan sekularisme karena sekularisme itu, dalam pandangannya, sangat asing bagi pandangan dunia Islam. Cak Nur meminjam penafsiran seorang teolog Kristen, Harvey Cox, dan seorang sosiolog Amerika, Robert N. Bellah, bahwa yang dimaksud dengan sekularisasi itu ialah proses temporalisasi terhadap nilai-nilai yang memang temporal, namun yang cenderung dianggap ummat sebagai bersifat ukhrawi. Istilah ini juga bermakna ‘desakralisasi’ atas segala sesuatu yang selain dari yang benar-benar transendental. Yang terakhir namun juga penting, dalam merespon kian meningkatnya ketertarikan orang terhadap Islam di satu sisi dan mandulnya Islam politik di sisi lain, dia sampai pada kesimpulan bahwa bagi banyak Muslim pada saat itu: ‘Islam, yes; partai Islam, No!’[12]

Salah satu kenyataan yang menggembirakan tentang islam di Indonesia dewasa ini ialah perkembangannya yang pesat,terutama dari segi jumlah pengikut (formal).Daerah-daerah yang dahulunya tidak mengenal agama ini dahulunya mengenalnya.Malahan menjadikannya sebagai agama utama bagi penduduknya disamping agama lainnya yang telah ada sebelumnya.Dan kalangan dari tingkat social yang lebih tinggi sekarang ini semakin menunjukkan perhatiannya kepada ISlam;jika tidak mengamalkannya sendiriv msetidak-tidaknya demikianlah sikap –sikap resmi mereka.Tetapi,sebuah pertanyaan dari pihak kita tetap meminta jawaban.Yaitu,sampai dimanakah perkembangan akibat daya tarik yang jujur dari ide-ide Islam yang dikemukakan oleh para pemimpin-pemimpinnya itu,lisan maupun tulisan?Ataukah perkembangan kuantitatif ISlam itu dapat dinilai sebagai tidak lebih dari pada gejalan adaptasi social karena perkembangan politik di tanah air akhir-akhir ini,yaitu kalahnya kaum Komunis,yang memberikan kesan kemenangan di pihak Islam ?(dan adaptasi social juga telah terjadi pada zaman orde lama,sebab presiden Soekarno pada waktu itu selalu dengan penuh kegairahan ,menunjukkan Interestnya kepada Islam –juga kepada Marxisme ,apapun dugaaan orang tentang motif yang ada dibelakangnya .[13]
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin sekali dapat ditemukan dengan meletakkan pertnyaaan berikutnya;sampai dimanakah mereka tertarik dengan partai-partai/organisasi-organisasi Islam?Kecuali sedikit saja ,sudah terang mereka sama sekali tidak tertarik kepada partai-partai /organisasi – organisasi Islam.Sehingga perumusan sikap mereka kira-kira berbunyi :Islam ,yes,partai Islam,no!.Jadi,jika partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam,jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam kedaaan tidak menarik.Dengan perkataan lain,ide-ide itu sekarang menjadi basolut,memfosil,kehilangan dinamika.DItambah lagi ,patai-partai Islam tidak mampu membangun citranpositif dan simptik,bahkan yang ada ialah sebaliknya.(Reputasinya sebagian umat Islam di bidang ,korupsi,umpamanya ,makin lama ,makin menanjak).[14]
D.Biografi Cak Nur
Prof. Dr. Nurcholish Madjid (lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 – meninggal di Jakarta, 29 Agustus 2005 pada umur 66 tahun) atau populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktifis Himpunan Mahasiswa Islam, ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan sebagai Rektor Universitas Paramadina, sampai dengan wafatnya pada tahun 2005

Masa kecil dan pendidikan
Ia dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur. Ayahnya, KH Abdul Madjid, dikenal sebagai pendukung Masyumi. Setelah melewati pendidikan di berbagai pesantren, termasuk Gontor, Ponorogo, menempuh studi kesarjanaan IAIN Jakarta (1961-1968), tokoh HMI ini menjalani studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan disertasi tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah.
Ide pembaharuan Islam
Cak Nur dianggap sebagai ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Muslim terdepan di masanya, terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemorosotan dan ancaman disintegrasi bangsa.



            Reformasi 1998
Namun demikian, ia juga berjasa ketika bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan pada tahun 1998. Cak Nur sering diminta nasihat oleh Presiden Soeharto terutama dalam mengatasi gejolak pasca kerusuhan Mei 1998 di Jakarta setelah Indonesia dilanda krisis hebat yang merupakan imbas krisis 1997. Atas saran Cak Nur, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari gejolak politik yang lebih parah.Ide dan Gagasan Cak Nur tentang sekularisasi dan pluralisme tidak sepenuhnya diterima dengan baik di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Terutama di kalangan masyarakat Islam yang menganut paham tekstualis literalis (tradisional dan konservatif) pada sumber ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa paham Cak Nur dan Paramadinanya telah menyimpang dari teks-teks Al-Quran dan Al-Sunnah. Gagasan Cak Nur yang paling kontroversial adalah saat dia mengungkapkan gagasan "Islam Yes, Partai Islam No?" yang ditanggapi dengan polemik berkepanjangan sejak dicetuskan tahun 1960-an , sementara dalam waktu yang bersamaan sebagian masyarakat Islam sedang gandrung untuk berjuang mendirikan kembali partai-partai yang berlabelkan Islam. Konsistensi gagasan ini tidak pernah berubah ketika setelah terjadi reformasi dan terbukanya kran untuk membentuk partai yang berlabelkan agama.
E.Kesimpulan
Ide-ide Cak Nur. Pengaruh gerakan pembaruan Islam yang menekankan keterbukaan dan insklusivisme dengan kuat mempengaruhi mental model dari partai-partai politik. Bahkan partai-partai yang berasas Islam sekalipun perlu menyatakan dalam Anggaran Dasarnya bahwa partainya bersifat terbuka. Terbukti pula, sejak Pemilu 1998, partai-partai Islam tak kunjung mencapai suara mayoritas bahkan cenderung merosot dari Pemilu ke Pemilu. Suatu perkembangan yang membuat partai Islamis seperti PKS pun tergoda untuk bermetamorfosis menuju partai terbuka yang bercorak nasionalistis. Menurunnya perolehan suara partai-partai Islam tersebut justru berbanding terbalik dengan meningkatnya apresiasi terhadap Islam dalam kehidupan dan wacana publik, sehingga partai-partai ”nasionalis-sekular” sekalipun tak ketinggalan memberi perhatian khusus pada aspirasi dan representasi keislaman.Yang paling penting dari nya soal politik dan Islam adalah menekankan esensi keislaman,bukan pada partai Islam

Daftar Pustaka
Madjid,Nurcholish.2010.Islam,Keindonesiaan,kebangsaan. Paramadina:Jakatrta
Pandji Masyarakat nomer 28, 29 dan 30, artikel-artikel itu bertanggal 1 Muharram 1388 H./29 Maret 1968.

Gauf,Ahmad.Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner.Penerbit Kompas:Jakarta
Harper and Brow,dalam Being and Time.1962.Hal.19-24.J,Marquarrie (terj.):New York
[1]Jean Paul.dalam Eksistensi and Humanisme.London:Methuen and Co ltd.1968.pp.34



[1] Ibid.Hal 45
[2] Harper and Brow,dalam Being and Time.1962.Hal.19-24.J,Marquarrie (terj.):New York
[3]Jean Paul.dalam Eksistensi and Humanisme.London:Methuen and Co ltd.1968.pp.34
[4]Gauf,Ahmad.Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner.Penerbit Kompas:Jakarta .Halaman 141
[5] Ibid.halaman 121
[6] Ibid.Halaman 155.
[7] Ibid.Halaman xii
[8] Ibid.halaman  xviii
[9] Pandji Masyarakat nomer 28, 29 dan 30, artikel-artikel itu bertanggal 1 Muharram 1388 H./29 Maret 1968.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Madjid,Nurcholish.2010.Islam,Keindonesiaan,kebangsaan.Halaman 226/Paramadina:Jakatrta
[14] Ibid,Hlm 227
Minggu –minggu ini sedikit berbeda,beberapa agenda di internal berjalan,seperti diskusi dan kunjungan,dan yg hamper rampung adalah bulletin komisariat,yang kurang jalan ,pengelola blog komisariat minim,soal internal itu banyak sekali yg gak teradvokasi ,contoh masalah masalah Hmj,seperti labor himakom,sikap dan keputusan kepada IMS,persoalan HImapar-Pariwisata,persoalan Komahi yang  kbrnya tidak mau pindah ke sekre baru.aku  gak tau persoalannya,belum lagi desas desus soal baju PKA, ini gak ketemu .#mau di kros check.aku bukan seperti aku ntwitter super goblok tangan tuhan 2013 yang bias nya caci maki begitu.tapi kata suryadi,wartawan bahana,Fisip memang kurang advokasi,bahkan adek ini mengkritik mungkin karena di nina bobokkan,yang jelas ini gak boleh lagi terulang.Soal internal,Al Madani Fisip baik sekali,pengelolaan kegiatan,memang cukup baik,terlihat dari kegiatan kegiatan yang memang dibutuhkan,focus ke Islamannya.kemarin Hmi Fisip kunjungan ke Almadani,mereka menyambut kami dengan ramah.Ada Priandoko,yang  mantan ketum,sekarang jadi tim relawan,bahkan menyambut Isra; mikraj ini Almadani ngadain event besar lagi.
Bem Fisip ngadain FI 4,positif ,soalnya temanya mengenai Nusantara,Titahg Negeri Bem Fisip juga bagus,sekre nya bersih ,nyaman,adem suasananya menyenangkan,boboy memang bagus soal bagian ini.sedang kan Hmj Hmj juga ada yang buat kegiatan besar seperti Himip sendiri ,positif,agenda fokermapinya cukup bagus.tapi “ada tapinya” .haha
Soal Hmi benatr lagi kami bikin konvensi kader,disana semua kader yang telah didistribusikan di Bem dan Hmj akan di evaluasi,selain itu kabarnya adek adek pengurus juga akan buat settingan dari PTKP,anehnya kabid PTKP aku ini juga mau naik,jadi siapa yang mem-PTKP-kan si Kabid PTKP? Nah ,kalau ditanya si Robi sos,sekretarisnya,nah dia juga mau naik di IMS ,jadi siapa yang mem-PTKP kan komisariat ,aneh dan unik,si Ari kom dari departemen Kpp yang wbaup himakom sekarang juga ada niat,Putra jelas di Himip,Suryadi,dan nama Fenta juga muncul.Si badrun masih Stay cool focus di komisariat,rencananya kami mau berangkat bareng LK 2 ..

Siapapun yang berniat naik silahkan ,luruskan niat ,pegang prinsip transparansi hehehe

Friday, May 24, 2013

diskusi komisariat baru terlaksana oleh putra di p3a,selain kesibukan nya di organisasi lain,putra akui kalau kelemahannya adalah di internal bidang,cuma kemarin terlaksana juga,pesertanya minim,memang kalau untuk diskusi orang orang pada tak mau,ini salah satu kritik.Tapi ,apakah memang salah semua orang? tidak,bukan salah nya ke orang,sekali lagi ini perlu "pemahaman" bahwa gabung di organisasi kader seperti HmI itu tujuannya apa?anda mau kemana? nah,aku pikir kalau semua kader itu paham sejarah-sebagaimana yang dibilang bang pebri dalam materi kemaren-maka aku yakin,walaupun seribu orang yang nyalonin diri jadi ketumkomisariat,cabang atau PB,itu sama sekali tak mengubah mereka yang kalah jadi manusia kecil,picik dan kurang waras menanggapi persaingan.Karena jelas sekali ,HmI atau organisasi  kader lainnya punya sebuah misi yang harus segera diusaikan.

Nah,untuk hal ini kemarin sudah dimulai,kami pengurus emang udah bertekad,diskusi diskusi akan lebih banyak diagendakan,meski kegiatan yang mintinya adalah menghimpun kekeluargaan itu harus pula dilaksanakan,seperti berenang bersama ,itu udah,berolahraga sepak bula futsal bersama dan kegiatan menarik lainnya juga harus dilakukan.

Tapi garis batasnya ujungnya adalah kegiatan perkaderan juga,terutama ,pikirku juga,di komisariat ini kader memang harus kuasai pengetahuan ke -hmi-an secara utuh,sehingga gak jadi kader goblok yang semata mata political an sich,walaupun organisasi ini wajib ambil demikian,tapi political yang jernih donk,bukan sok sok hebat ,dan menggadang gadangkan diri ,kalau kalah jadi iri,dngkin,ini memang tunjukkan manusia manusia ini sudah rusak ,bukan cuma akhlak -walau akupun tak sempurna-tapi juga aku jadi bingung,ini otak dan tujuannya apa? contoh ketika kami pengurus membuat kegiatan,diundang gak pada datang,padahal ,kawan kawan ini masih semester bawahlah,kecuali dgn alasan yang jelas ,seperti persiapkan tugas akhir,,jadi orientasinya kemana memang sulit ditentukan.maka jangan heran kalau masih banyak manusia sinis tentang organisasi ini,kalau toh kita sendiri bergelantungan dan memanfaatkan ia cuma untuk kepentingan "aneh" an sich.gak ada perjuangan riil.kritik tanpa solusi,atau cacian pecah belah di belakang

Wednesday, April 17, 2013

@ Rabu Santai HIMAKOM

yang kiri namanya andi arivai,adekku yang jadi wakil ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Fisip unri,yang tengah aku baru sehat dari Malaria.dan yang paling kanan jaket hitam,Rio Sahera,sekretaris umum di hmi Fisip,sekum aku.Foto betiga ini ku ambil dari hastag BB Ari.Yang motoin anak komunikasi,adek kom 2012 ,adek tingkat si Ari. Ahahaha,,

Monday, April 15, 2013

Makalah MPP

TUGAS INDIVIDU
NAMA            :WIRIYANTO ASWIR
NIM                :1001120219
MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK DAN EKONOMI

A.PENGANTAR
            Pembangunan politik dan Ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan satu dan lainnya.Hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu pembangunan politik yang baik,yang bertujuan membentuk suatu tata politik suatu negara yang mencapai kemakmuran,sisi ekonomi yang akan melakukan perbaikan kesejahteraan dalam hal ini tidak bisa dipandang enteng.
Dan untuk mencapai kemakmuran tersebut,diperlukan penegakan keadilan.Pembangunan harus diisi dengan keadilan.[1]Keadilan sosial dan keadilan Ekonomi bagi seluruh masyarakat yang ada suatu negara.

B.Teori
Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan defenisi pembangunan politik, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992).[2]
Menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional [3]:

1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.
2. Pembangunna politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.
 3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik
Defenisi Pembangunan Politik menurut Ahli:
Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik Bagi Pembangunan Ekonomi Para ahli ekonomi telah menunjukan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik bisa memainkan peranan penting dalam menghambat atau meningkatkan pendapatan per kapita sehingga Pembangunan Politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1975)
Pembangunan Politik Sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur. Banyak orang merasa bahwa demokrasi tidak sesuai dengan pembangunan. Mereka memandang bahwa pembangunan hampir seluruhnya sebagai proses ekonomi dan proses tertib sosial. Komponen politik dari pandangan ini biasanya berpusat pada stabilitas politik yang didasarkan pada kemampuan melaksanakan perubahan secara tertib dan terarah. Stabilitas yang hanya merupakan stagnasi dan dukungan sepihak terhadap status quo jelas bukan pembangunan, kecuali jika pilihanya adalah penciptaan keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan pembangunan dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada suatu lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan perencanaan yang didasarkan pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963)
Studi Ekonomi Mempelajari bagaimana orang/keluarga/ masyarakat/perusahaan (micro) dan negara/pemerintah (macro) memilih (choice) dan menggunakan sumberdaya (resources) produktif (productive) yang langka (disefeciency), karena dianggap memiliki manfaat (utilities) atau alternatif prioritas (priority) untuk menghasilkan barang (goods) dan jasa (service) dengan mendistribusikan (distribution) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif (consumtive) untuk kebutuhan sekarang (saving) dan masa depan (investasi) dengan menggunakan uang (money) maupun dengan tukar menukar sesuatu (barter/ exchange)
C.Pembahasan
Dalam teori diatas kita bisa memperhatikan adanya hubungan antara masalah pembangunan politik dan Ekonomi.Yang mana beberapa masalah pembangunan politik yang kita hadapi adalah beberapa masalah pembangunan di Indonesia :
1. Tingginya jumlah pengangguran
2. Kesenjangan pembangunan
3. Rendahnya kualitas SDM
4. Menurunnya kualitas SDA
5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan
6. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik
7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan
8. Ancaman separatisme dan terorisme
9. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi
    (konvensional, transnasional)
10. Rendahnya kemampuan Hankam

Sepuluh hal di atas adalah persoalan yang tengah kita hadapi dalam sistem politik Indonesia,ditambah lagi kita perlu mengingat beberapa tuntutan reformasi yang digulirkan dalam dinamikan politik di Indonesia,antara lain ;
      Perbaikan Ekonomi
      Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance)
      Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law)
      Demokrasi, dan
      Bersih dari  KKN
      Aparat Birokrasi yang Netral (A-Poilitis) dan Profesional
      Efesiensi, Transparan, dan Akuntabel

Dalam point pertama ,disebutkan tuntutan perbaikan Ekonomi,dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana pendekatan ekonomi dalam memandang persoalan politik yang ada saat ini.
Metode/Pendekatan
Substansi/Fenomena   Ekonomi
 Substansi/Fenomena
    Politik
Ilmu Ekonomi
 Ekonomi Makro
 Ekonomi Produksi
Public Choice
Ilmu Politik
Pendekatan   Kekuasaan  
   terhadap Ekonomi
   (Rational Choice)
 Ilmu Politik










Berbagai macam bentuk pemerintahan yang terjadi di negara dunia ini mengalami perubahan dengan mencoba memformulasikan konsep tatanan pemerintahan yang baik yang juga dapat mengembangkan pembangunan ekonomi yang stabil di masing-masing negara. Pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan yang di impikan oleh berbagai negara karena system pemerintahan ini dianggap baik untuk kestabilan suatu bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Segala sesuatu berasal dari, oleh dan untuk rakyat adalah inti dari konsep pemerintahan yang demokratis, sehingga dapat menjamin kebebasan masing-masing individu dalam suatu negara untuk bergerak mengembangkan dan melakukan hal yang mereka inginkan.[4]
Robert Dahl menyatakan bahwa setidaknya ada lima standar yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu proses politik berlangsung secara demokratis atau tidak. Kelima criteria tersebut adalah: a. partisipasi yang efektif, b. persamaan dalam memberikan suara, c. pemahaman yang jernih dari warga negara atau kelompok asosiasi, d. pengawasan agenda dan, e. mencakup orang dewasa.
Secara tradisional, tujuan penyelenggaraan pemerintahan demokrasi adalah untuk mencegah akumulasi kekuasaan kedalam satu atau beberapa orang. Demokrasi sebagaimana dikemukakan Winston Churchill sebagai 'least bad' form of government, artinya bahwa pemerintahan demokrasi bertujuan mengurangi ketidakpastian dan instabilitas serta menjamin warga negara dalam mendapatkan kesempatan yang berkala.
Dalam hal perekonomian, sistem ekonomi didalam negara yang demokrasi berjalan menuju perekonomian yang liberal. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami". Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.
Hubungan Pemerintahan dan Kemajuan suatu Negara
Sikap suatu pemerintah dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Termasuk didalamnya adalah hal perekonomian, pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang menyangkut 3 aspek, diantaranya: untuk menyehatkan persaingan pasar dengan membuka kesempatan bagi pendatang baru, mengurangi campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan badan usaha dan pengambilan keputusan produksi maupun harga, pemerintah telah mulai merombak status BUMN menjadi persero dan mengalihkan saham dari perusahaan negara pada sektor swasta. Dengan demikian pemeintah Indonesia secara langsung telah menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal meskipun tidak diimbangi dengan kestabilan industry dalam negeri.
Kemajuan ekonomi suatu negara pasti memiliki keterkaitan rezim disuatu negara karena, rezim suatu negara memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan sistem ekonomi yang diinginkan. Kebijakan rezim suatu negara dalam memajukan ekonomi memiliki dua tipe kebijakan didalamnya, menurut Mynt yang pertama kebijakan melihat keluar (outward looking policy) dan kedua kebijakan melihat ke dalam (inward looking policy). Kebijakan ke dalam berhubungan dengan intervensi negara yang besar dalam wilayah ekonomi yang dihubungkan dengan kebijakan ekonomi yang direncanakan, dengan memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Sebaliknya, melihat kebijakan keluar lebih mengandalkan intensif ekonomi dan peran yang lebih besar pada mekanisme pasar perdagangan luar negeri.
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Dalam laporan-laporan internasional banyak dijumpai konsep “economic growth”. Konsep tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan sebagai adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Secara matematis definisi ini menyiratkan gerakan keluar dari kurva kemungkinan produksi dalam perekonomian.
Menurut Meier dan Baldwin (dalam Safril, 2003:142) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses itu pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang”.
Hal senada dikemukakan pula oleh Djojohadikusumo (1991) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill”.

Bila dianalisa lebih lanjut diperoleh beberapa kesimpulan umum tentang pembangunan ekonomi, sebagai berikut:
  1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada perubahan stuktural yang bersifat kualitatif.
  2. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan out put yang lebih banyak, tetapi juga terdapat perubahan dalam lembaga dan teknik produksi maupun skill dalam menghasilkan output.
  3. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan-perubahan dalam struktur output sebagai akibat adanya alokasi input pada sektor perekonomian.
Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat suatu bangsa.
a.    Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama mempebaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat menyentuh seluruh aspek perekonomian masyarakat dan pemerataan hasil-hasilnya, maka pemerintah mengeluarkan beberapa arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.
b.    Arah Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik yang demokratis, yang telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional (tahun 90-an), yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi di segala bidang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah penyelelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan ekonomi dengan paradigma baru Indonesia yang berwawasan kerakyatan.[5]



Selain dari arah pembangunan Ekonomi Indonesia,kita juga dapat melihat bagaimana formulasi kebijakan bidang pembangunan dalam hal ini fokus bidang ekonomi dalam strategi pembangunan Ekonomi nasional Indonesia

MACAM–MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA[6]
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

1.      Strategi Pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle – down – effect ) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :
  • Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.
  • Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).
4. Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan tersebut walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan[7]
Dalam melakukan pembangunan suatu negara atau bangsa diperlukan strategi yang bagus untuk mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi di dalam strategi itu pasti ada faktor – faktor yang memperngaruhinya. Faktor – faktor  tersebut adalah :
  1. Sumber Daya Alam ( SDA ), adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, jika SDA mencukupi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan .
  2. Sumber Daya Manusia ( SDM ), merupakan salah satu faktor berikutnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika semakin baik SDM, maka akan semakin cepat jalannya suatu pembangunan.
  3. Tenaga Ahli, disini tenaga ahli bisa di samakan dengan SDM, tetapi tenaga ahli adalah SDM yang dilatih dan di didik sehingga lebih mempunyai skill dan keterampilan.
  4. Teknologi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, karena penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa atau negara.
 STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1. Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :
  • Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
  • Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
  • Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
  • Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
2. Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik. 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN[8]
1. Manfaat Perencanaan Pembangunan
Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu, sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
  • Tujuan akhir yang dikehendaki.
  • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
  • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
  • Masalah-masalah yang dihadapi.
  • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
  • Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.
  • Individu, organisasi, atau badan pelaksananya.
  • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
2. Periode Perencanaan Pembangunan
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :
  • Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
  • Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

  • Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000
Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.
  • Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004
Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
D.Kesimpulan
Masalah Pembangunan Politik tidak terlepas hubungannya dengan bidang Ekonomi.Dalam hal ini sangat berkaitan dikarenakan tujuan dari pengentasan permasalahan pembangunan politik adalah terciptanya kemakmuran dalam suatu sistem politik suatu negara.
Dalam perkembangannya,persoalan ekonomi merupakan salah satu tuntutan reformasi di Indonesia,dalam hal ini pemerintah Indonesia ,telah mengupayakan berbagai strategi Nasional untuk mengadakan pembangunan di bidang ekonomi,yang tujuannya selain untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang merupakan amanah UUD 1945 dan tujuan Negara Republik Indonesia, ,juga merupakan suatu pembangunan Ekonomi Politik yang terjadi di negara Indonesia melalui berbagai tahapan perkembangan dalam perjalanannya.
Daftar Pustaka
Harry Azhar Azis,dalam GAGASAN :Refleksi Kepemimpinan dan Demokrasi.hal.138 Vol.3 Tahun 2012
Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA




http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi           http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl 10.25
http://azmuharam.blogspot.com/2010/11/ekonomi-politik-pembangunan-i-demokrasi.html terakhir diunggah pada 6 April 2013 pkl 09.45 wib.

http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl.09.27 wib


[1] Harry Azhar Azis,dalam GAGASAN :Refleksi Kepemimpinan dan Demokrasi.hal.138 Vol.3 Tahun 2012
[2] http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl.09.27 wib
[3] Ibid.
[4] http://azmuharam.blogspot.com/2010/11/ekonomi-politik-pembangunan-i-demokrasi.html terakhir diunggah pada 6 April 2013 pkl 09.45 wib.
[5] Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
[7] (DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA
[8] http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi           http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en terakhir diunggah pada 16 April 2013 Pkl 10.25